Jakarta, Prokabar — Unit Kerja Kantor (UKK) imigrasi bakal hadir di Pasaman. Ini dipastikan setelah Pemkab Pasaman melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementrian Hukum dan HAM RI.
MoU dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemkab Pasaman dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI tentang UKK Imigrasi Kelas II Non TPI Agam di Kabupaten Pasaman itu, ditandatangani oleh Bupati Pasaman Yusuf Lubis dan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie, Jum’at (20/9) di ruang pertemuan gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta Selatan.
Pada kesempatan tersebut Bupati Yusuf Lubis mengemukakan, langkah yang tengah diambil Pemkab Pasaman ini adalah dalam rangka menjawab salah satu mimpi besar masyarakat Kabupaten Pasaman. Dimana dengan adanya UKK imigrasi, hal ini akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pengurusan paspor.
“Kami mohon doa restunya seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman kita akan berupaya mempersiapkan segala kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan kantor UKK mulai dari server jaringan internet, teknologi informasi serta SDM yang memadai,” kata Bupati Yuauf Lubis.
Lanjut Bupati Yusuf, terkait pelayanan pembuatan paspor ini, pada awalnya Pemkab Pasaman banyak menerima aspirasi dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung tentang proses pembuatan paspor hingga penerbitan paspor tersebut.
Menurutnya, Pemkab Pasaman menyadari bahwa dalam pengurusan atau pembuatan paspor bagi masyarakat Pasaman harus diurus langsung ke kantor imigrasi kelas II Non TPI Agam di Baso atau ke Kantor Imigrasi di Kota Padang. Kondisi ini sangat menyulitkan bagi masyarakat Pasaman yang berasal dari beberapa daerah kecamatan. (Ola)
















