Jakarta, Prokabar— Harian Radar Bogor tidak akan meminta maaf kepada Megawati Soekarnoputri terkait pemberitaan media tersebut soal gaji Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berjudul ‘Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta’ pada Rabu (30/5) lalu.
Hal tersebut utarakan Hazairin Sitepu, CeO Harian Radar Bagor yang menyatakan tidak akan meminta maaf. “Kami tidak minta maaf mengenai pemberitaan. Itu berita basi, karena sudah dimuat di berbagai media,” kata Hazairin dalam acara Kabar Malam TVOne, Sabtu (2/6).
Lebih lanjut, pada kesempatan tersebut dirinya menegaskan permintaan maaf Radar Bogor terkait ilustrasi pada pemberitaan tersebut, bukan materi berita, “Itu semua fakta, termasuk Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang hak keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP), kecuali ilustrasi,”ujar Hazairin.
Sementara itu, Diah Pitaloka dari PDI Perjuangan yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menilai aksi “seruduk” oleh massa simpatisan PDIP ke kantor Radar Bogor dikarenakan hubungan emosional dengan Ketua Umum PDI-P. “Kami tidak bisa menahan mereka,” ujar Diah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan PWI, Ilham Bintang menyebutkan bahwa pihaknya mengecam keras penggerudukan tersebut. Dirinya menilai, cara-cara seperti itu dapat membungkam kebebasan pers. “Penggerudukan ini kan terkait Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tapi cara-cara yang dilakukan bertentangan dengan Pancasila,” ujarnya.
Ia juga mempermasalahkan terkait video pernyataan Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah yang juga merupakan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto. Dalam video yang telah viral di masyarakat tersebut, Bambang mengatakan, seandainya Radar Bogor ada di Jawa Tengah, bisa jadi kantornya sudah rata dengan tanah.
“Ini pelecehan tataran berbangsa dan bernegara, terhadap hukum dan aparat hukum. Atas nama Nabi dan Tuhan saja dilarang bertindak di luar hukum di negeri ini. Tidak ada nilai yang lebih tinggi dari itu,” tegasnya.
Ilham pun tak lupa mengingatkan para wartawan untuk tetap bekerja dengan berpegangan pada kode etik jurnalistik. “Jika kita mematuhi kode etik, seluruh dunia akan membantu kita,” ujar Ilham.
Sehari sebelumnya, PWI Pusat dalam pernyataan persnya, menilai tindakan penggerudukan kantor Radar Bogor tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pers yang bermartabat dan demokratis.
PWI Pusat meminta kepada siapa pun — khususnya PDI Perjuangan Bogor —agar dalam menyampaikan keberatan atau tuntutan terhadap pemberitaan pers senantiasa menggunakan cara cara demokratis-prosedural sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (*/hdp)
