Pasaman, Prokabar —Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB), mendengarnya pasti belum banyak masyarakat yang mengetahui asal muasal adanya hari ini. Apalagi, setiap HKB, almanak tidak merah. Hasilnya, tidak begitu jadi perhatian di tengah masyarakat, akan adanya hari ini.
Pada dasarnya, hari ini lahir dari kerentanan Indonesia akan sebuah ancaman bencana dan penanggulangannya. Atas dasar ini, dibentuk dan lahirlah sebuah undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dimana sejak 26 April 2017 lalu, diperingati sebagai HKB.
“Ini adalah ke-3 kalinya diperingati HKB. Ini bukan seremonial semata, namun sebuah gerakan mempersiapkan diri menghadapi dan melakukan penanggulangan bencana dari diri kita. Supaya bisa menekan angka korban setiap terjadinya bencana,” kata Sekretaris BPBD Pasaman, Yusrizal, Jumat (26/4)
Di sisi lain, di hari yang penuh kesiapsiagaan bencana ini, Pasaman cukup berduka. Kabupaten Pasaman ternyata sudah tiga tahun berturut-turut tidak mendapat dana penanggulangan bencana atau dana semacamnya yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kondisi ini sangat merugikan masyarakat Pasaman. Pasalnya Pasaman merupakan daerah rawan bencana. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Pasaman, M. Mardinal usai melakukan kunjungan kerja bersama enam rekannya ke BNPB, pada 22 Januari lalu.
“Ulah pemerintah, masyarakat jadi teraniaya,” kata Mardinal.
Diakui Mardinal, tidak adanya lagi dana ini, lantaran tahun 2016 lalu, anggaran pasca bencana diduga diselewengkan pejabat Pemkab Pasaman. Akibat itu, Negara dirugikan. Tiga pejabat yang diduga penyebab terjadinya penyelewengan atau korupsi itu, kini sudah dipenjara. Untuk menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Padang. (Ola)
