Pessel, Prokabar – Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati setiap 23 Juli masih diwarnai dengan tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
Di Sumbar, ‘Negeri Berjuluk Sejuta Pesona’ ini masih nomor dua tertinggi setelah Kota Padang. Padahal daerah ini masih berjuang dalam usulannya menjadi kota layak anak.
Data yang dihimpun Prokabar.com Selasa (23/7) dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Januari hingga Juli 2019 angka kekerasan mencapai 44 kasus.
Jika dibandingkan pada tahun 2017 angka kejahatan ini 168 kasus dan pada tahun 2018 mencpai 162 kasus, artinya angka kekerasan ini tiap tahunnya ada penurunan.
Kabid Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Rahmi Yetti Idroes mengatakan, jenis kasus yang terjadi, didominasi kasus pencabulan, pemerkosaan dan penganiayaan disertai kekerasan kepada anak di bawah umur.
Dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak memang ada penurunan.
“Kami mencatat selama periode Januari hingga Juli 2019 ada 44 kasus yang sudah masuk proses hukum,” ujarnya.
Sedangkan pada tahun 2017 kasus yang sudah ditangani 168 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 162 kasus.
“Untuk tahun 2019 hanya 44 kasus yang kami cacat, apakah jumlah ini akan bertambah pada akhir tahun kami belum bisa memastikan,” ungkapnya.
Untuk membantu melindungi hak hukum anak sebagai korban, pihaknya intensif melakukan pendampingan selama proses hukum berjalan.
Selain pendampingan hukum, menurut Rahmi, pihaknya juga melakukan pemulihan psikologis dan traumatik terhadap anak korban kekerasan.
“Kami memiliki tenaga psikologi untuk memulihkan trauma pada anak. Dengan harapan, agar anak tidak terus terpuruk dan kembali bergaul di lingkungannya melanjutkan masa depan,” ujarnya lagi.
Ia menjelaskan, pemicu meningkatnya kasus kekerasan anak disebabkan semangkin canggihnya teknologi, ekonomi dan pendidikan rendah.
“Kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan bahkan kesekolah-sekolah, agar kekerasan ini tidak kembali terjadi,” sebutnya.
Kepada wartawan, Pada 8 April lalu, Kepala Dinas Sosial, Zulfian Afriyanto mengaku, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerahnya tercatat memang cukup tinggi dan menjadi nomor dua terbanyak setelah Kota Padang.
“Untuk menekan angka kejahatan itu kami telah membentuk Satgas PPA di setiap kecamatan,” tutupnya.(min)
