Jakarta, Prokabar — Guru besar IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Djohermansyah Djohan, M.A atau yang akrab disapa Prof Djo mengungkapkan kerisauannya akan silang pendapat antara pemerintah pusat dan daerah.
Sebagaimana berita beredar, inkonsistensi kebijakan pusat dalam penanganan pandemi korona membuat bingung daerah, demikian pula sebaliknya pusat menganggap daerah yang tidak patuh mengikuti garis kebijakan pusat.
Menurut pakar Otda ini, perseteruan ini harus segera dihentikan dengan kerja sama yang baik demi memutus rantai Covid-19. Prof Djo menuliskan hal tersebut pada akun Facebooknya (12/5) yakni sebagai berikut :
PEMERINTAHAN “TANPA SETERU”
Pemerintahan itu memiliki susunan yang teratur.
Bagaikan suatu barisan.
Seirama melangkah.
Seayun berjalan.
Tersusun berlapis-lapis, tapi tetap harmonis.
Pemerintahan pusat di atas. Pemerintahan daerah di bawah.
Indah dipandang mata di bawah satu komando kepala pemerintahan.
Dalam defile seberapa pun besar brigade, barisan tetap teratur rapi.
Ketika virus Korona melanda dunia, termasuk Indonesia, tidak satu pun pemerintahan ready menghadang dengan tenang tanpa tergagap.
Umumnya respons kebijakan pemerintah pusat telat, bahkan ada yang salah alamat.
Maka, pemda yang berada di garda depanlah yang lebih dahulu mencoba mencegah meluasnya wabah, seperti meliburkan anak-anak sekolah, membatasi transportasi publik, menutup fasilitas publik, menganjurkan kerja dari rumah, beribadah di rumah, dan mengimbau tidak mudik.
Ketika bencana nasional non alam dan PSBB ditetapkan, bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar korban terdampak yang menjadi urusan pemerintah pusat terhambat data yang tidak akurat, pemda bertungkus lumus dengan melibatkan ketua RT/RW membereskannya, serta mengatur berbagai bantuan pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah sendiri agar bisa dicukup-cukupkan untuk semua masyarakat yang memerlukan.
Ketika APBN tidak kuat sendiri membiayai penanganan Korona, APBD dari 542 daerah otonom direalokasi tanpa kecil hati untuk bisa memberi makan warga.
Banyak pula Kepala Daerah dengan kearifan lokal menggalang gotong royong warga berupa dana dan natura untuk sesama.
Pemda pun bertanggung jawab menyediakan makam para syuhada korban Korona.
Jadi, pemda yang di bawah dan dekat dengan masyarakat, diperlukan dukungan dan perannya oleh pemerintah pusat untuk menanggulangi pandemi sekelas Covid 19.
Tanpa kerja sama yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah kita bisa lebih lama mengalahkan Korona.
Karena itu, tidak perlulah orang pusat berseteru dengan orang pemda, apa lagi ini bulan puasa…
Status facebook profesor asal Sumatera Barat ini lantas mendapat respon dari para followernya, sebagaimana yang dikomentari beberapa diantaranya :
“Setuju Prof, harus dibangun kolaborasi yang baik dan sehat antara pusat dan daerah. Pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kehandalan kepala pemerintahan di masing-masing tingkatan wilayah teritorial bersama perangkat daerahnya,” kata Wardas Tanjung, pensiunan PNS, mantan Camat Pauh-Padang.
“Soal refocusing dan realokasi anggaran bencana ini juga banyak masalah Prof. Dinsos, Dinkes, dan BPBD seperti overload anggaran, tidak semua punya kapasitas yang sama, bahkan dalam belanja barang bantuan sekalipun,” komentar Luhur Andi Pianto dari Kota Makassar.
“Benar Prof, kami di daerah kadang pusing dengan perubahan kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Tapi apapun itu kita tetap patuh untuk sama-sama melawan Covid-19.” pendapat Aziz Jr Tomia dari Kota Ambon. (rel)
