Padang, Prokabar – Dalam mempertegas kesiapan provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi informatif, Forum Jurnalis Komunikasi Informasi Publik (FJKIP) yang merupakan mitra kerja Komisi Informasi Publik privinsi Sumatera Barat, melakukan diskusi publik yang diadakan disalah satu hotel di kota Padang, Rabu (15/1).
Diskusi publik yang dibungkus dengan Forum Grup Diskusi (FGD tersebut, menghadirkan 4 narasumber yang berkompeten pada bidang masing-masing, yakni HM. Nurnas (DPRD Sumbar), Devi Kurnia (Asisten 1 Sumbar), Nofal Wiska (Ketua KI Sumbar), dan Junaidi (Kadis Kominfo Pessel) dengan moderator Ilam Adelino Azre (Akademisi).
Dalam membuka acara, Ketua FJKIP Revdi Iwan Saputra, mengatakan, kalau lembaga yang ia pimpin lahir dari keinginan bersama para wartawan saat melakukan pendampingan komisioner KI, berkunjung ke DKI Jakarta, pada Desember 2019 lalu.
Niat baik tersebut langsung dilaksanakan, dengan tujuan mendampingi KI dalam memberikan informasi pada masyarakat, sehingga bisa melihat dan merasakan pelayanan aparatur negara secara baik.
Diskusi yang dihadiri PPID utama se-Sumatera Barat diantaranya Pessel, Dharmasraya, Padang Panjang, Tanah Datar, Sijunjung, Sawahlunto , Kab Solok, Pasaman, Pasbar, Kota Pariaman dan Bukittinggi, berlangsung sangat harmonis.
Selain dihadiri PPID utama juga dihadiri pimpinan media cetak harian, portal dan elektronik yang ada di daerah ini.
Dalam diskusi tersebut terungkap kalau menciptakan provinsi informatif bukan sesuatu yang mudah, karena harus menpersiapkan segala sesuatunya, baik orang mapun infra struktur.
Asisten 1 provinsi Sumatera Barat Devi Kurnia atau kerap dipanggil Pung mengatakan, selama ini menjadi persoalan jika ada seseorang mempertanyakan pada sebuah lembaga pemerintah, dan lembaga tersebut tidak bisa menjelaskan karena keterbatasan informasi.
Maka untuk menjawab kebutuhan informasi masyarakat, semua lembaga harus siap dengan perangkatnya, sehingga bisa membuat nasyarakat pemohon infornasi menjadi puas.
Dia juga mengatakan, senua ingin keterbukaan informasi berjalan baik, yang merupakan kewajiban semua lembaga untuk terbuka, khususnya yang mempergunakan keuangan negara.
Apa yang dikatakan Devi Kurnia ditegaskan sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas, dimana latar belakang pembentukan KI di Sumatera Barat, agar tidak ada lagi rahasia dalam penggunaan keuangan negara serta pelayanan admunustrasi lainnya, termasuk halnya dalam pengurusan administrasi.
“Tidak mudah membentuk lembaga KI di Sunatera Barat, tentunya banyak rintangan yang dihadapi segingga lembaga ini terbentuk, itu semua karena keinginan bersama untuk menyelematkan keuangan negara, serta kemudahan dalam mengurus administrasi,” tegas Nurnas.
Ditambahkannya, dalam mengawal keterbukaan, akhirnya KI menggandeng media massa, maka terbentuk pula forum wartawan keterbukaan, sehingga provinsi informatif bisa terkawal dan teraplikasi.
KI juga merupakan fungsi kontrol pada penyelenggara, juga sebagai mediator pada masyarakat yang membutugkan informasi.
Hal itu pula yang disampaikan ketu KI provinsi Sumatera Barat Nofal Wiska, dimana kesuksesan keterbukaan informasi harus didukung PPID Utama kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Selain infrastruktur elektronik yang kuat, maka personiliti juga harus kuat, sehingga penyelenggaraan pemerintah indeksnya semakin meningkat.
“Semua orang bisa mempergunakan android yang ia miliki untuk melihat keuangan dan administrasi yang berasal dari anggaran pemerintah, sehingga tidak ada alasan untuk menolak keinginan masyarakat untuk tau,” tegas Nofal.
Semua lembaga bisa diminta keterbukaannya, tidak ada lagi alasan untuk menolak, dengan berbagai alasan. Ketika narasumber menyanpaikan makalah, tampak peserta serius namun tidak teganh, karena moderator Ilham Adelino Azre begiti lihai dalam membagi waktu antara peserta dengan pemakalah.(mbb)
