Pasaman, Prokabar — Pemerintah Kabupaten Pasaman di ambang ketertinggalan. Terutama dalam hal pembangunan dan pencapaian kinerja.
Buktinya, sudah hampir habis pula tahun 2018, serapan anggaran baru di angka 52 persen terhitung 30 November kemarin. Tentunya ini pertanda banyak anggaran yang tidak teralisasi yang akhirnya berdampak pada minimnya pembangunan hingga pengadaan barang dan jasa untuk keperluan masyarakat ataupun pemerintah.
“Saya tidak ingin terus-terus begini. Jangan jadikan isu adanya mutasi jabatan untuk bermalas-malasan. Mutasi jabatan adalah kebutuhan,” kata Wakil Bupati Pasaman, Atos Pratama saat memimpin evaluasi kinerja OPD, Senin (10/12).
Diakui Wabup, kurangnya sinergitas dan koordinasi antar OPD, menjadi salah satu penyebab masih rendahnya serapan anggaran di daerah itu. Ia pun meminta hal itu tidak terulang lagi.
“Ada dinas yang kurang mecing, kurang singkron antara satu sama lain. Untuk itu, bagi OPD yang tidak cakap, akan kita lakukan evaluasi khusus. Hal ini akan saya laporkan ke bupati,” tutup Atos. (Ola)
