Pessel, Prokabar — Tiga tahun sertifikat tanah milik warga Air Haji, Kecamatan Linggo Saribaganti, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) tak kunjung dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
Warga tersebut ikut dalam program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2016 silam.
Informasi dihimpun Prokabar.com dilapangkan, bawah warga Air Haji, mendapat jatah sertifikat Prona sebanyak 80 persil oleh BPN setempat.
Secara keseluruhan sertifikat yang bakal dibagikan adalah sebanyak 160 lembar yang diperuntukan pada warga yang berfropesi nelayan.
Namun, hingga Agustus 2019 ini masih ada sekitar 18 sertifikat Prona milik warga yang belum diserahkan oleh BPN, termasuk 2 lagi melalui jalur umum dengan total keseluruhan 20 sertifikat.
Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Air Haji, Jafri Sutan Rajo Lelo mengatakan, ia bersama tokoh masyarakat mengeluhkan lambatnya proses penertiban sertifikat tanah oleh BPN setempat.
Padahal, katanya, segala prosedur dan persyaratan sudah dilengkapi oleh warga termasuk biaya administrasi.
“Bahkan, kami juga menyerahkan uang sebanyak Rp2 juta kepada petugas BPN dilapangan. Uang itu untuk biaya administrasi patok tanah milik saya dan kakak saya. Masing-masingnya 2 sertifikat,” kata Jafri pada wartawan, Selasa (6/8).
Hingga kini, dirinya merasa malu kepada anak kemenakan. Apalagi saat program Prona berjalan, unsur KAN dilibatkan dan sepakat memungut biaya Rp500 ribu untuk biaya penandatanganan alashak tanah milik warga.
“Kami terus di desak oleh anak kemenakan. Apalagi masyarakat kami yang 2 orang lewat jalur umum itu, mereka sudah membayar masing-masingnya Rp7 hingga 6 juta. Secara tidak langsung saya di tuding memakan uang tersebut. Sampai-sampai saya tidak di tegur sapa. Hilang harga diri saya sebagai Ketua KAN,” ujarnya.
Dikatakannya, dalam pengurusan sertifikat tanah atau penandatanganan alashak, ia mengaku sudah lama tak ingin terlibat.
Namun, saat itu petugas BPN atas nama Syafrizal alias Icap bagian pengukuran datang menemuinya dan menawarkan program sertifikat Prona tersebut.
“Saat itu katanya (BPN), program Prona tersebut untuk KAN bukan Wali Nagari. Sebab, Wali Nagari Air Haji Tenggara sebelumnya pernah bermasalah terkait pengurusan sertifikat Redis di daerah itu,” ucapnya.
Ia berharap kepada BPN melalui petugas terkait, segera menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya dan menyerahkan sertifikat Prona masyarakat dalam waktu dekat. Jika tidak, lanjutnya, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum dan memproses sesuai hukum yang berlaku.
“Ya, keputusan ini juga sudah kami bicarakan dengan ninik mamak. Jika tak ada kejelasan maka akan kami tempuh jalur hukum. Sebab, ini menyangkut marwah KAN di Kenagarian Air Haji,” ujarnya tegasnya.
“Betul pak, memang ada kendala pada 18 sertifikat Prona tersebut, seperti adanya nama yang tidak sesuai dengan data, beberapa sertifikat yang nomor hak miliknya ganda, kemudian berkas yang sudah di cetak tidak ditemukan atau tercecer. Dalam minggu ini, semua persoalan akan selesai, saya berjanji,” kata Syafrizal alias Icap Bagian Pengukuran BPN kepada wartawan di kantornya.
Sementara itu, 2 sertifikat lainnya melalui jalur umum yakni milik warga atas nama Danur sudah terdaftar di BPN setempat. Sedangkan milik Via masih tahap verifikasi di kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pessel, kilahnya.
“Ya, dalam minggu ini bakal kami lakukan pengukuran kelapangan sekaligus berkoordinasi dengan Ketua KAN Air Haji,” tutupnya. (min)
