Daerah

Gawat, Kinerja Pemkab Pasaman Terus Merosot, Belasan Miliar DAK Gagal Direalisasikan

Pasaman, Prokabar — Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman terus menunjukan kemerosotan. Salah satu buktinya, dipastikan, sekitar Rp17 miliar dana pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kembali ke pemerintah pusat. Gigit jari masyarakat yang menantikan Pasaman untuk membangun tahun ini.

Penyebab kembalinya miliaran DAK ini, paket-palet pekerjaan pembangunan yang dilelang, gagal.

“Ada belasan paket yang gagal tender. Mau bagaimana lagi, kami sudah bekerja maksimal. Namun inilah yang terjadi. Belasan paket pekerjaan tersebut, terdapat di beberapa instansi pemerintahan yakni, pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, serta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja,” kata Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bujang.

Bujang mengatakan, pada Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Pasaman kegiatan fisik yang mengalami gagal lelang itu sebanyak 10 paket dengan dana sekitar Rp.5,4 miliar. Selanjutnya, pada Dinas Kesehatan sebanyak 3 paket kegiatan gagal lelang dengan jumlah dana sebesar Rp.8,5 miliar. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebanyak 2 paket dengan dana sebesar Rp.692.556.000.

Kemudian, kata Bujang pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Pasaman sebanyak 2 paket kegiatan fisik yang mengalami gagal lelang dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.575.000.000.

“Akibat gagal lelang tersebut, dana belasan miliar itu terancam kembali ke kas negara, sebab sampai batas waktu pencairan dana DAK hanya pertanggal 21 Juli 2019 mendatang. Mengingat tengat waktu dana DAK harus terkontrak paling lambat tanggal 21 Juli 2019 sudah harus terkontrak dan permintaan pencairan dananya sudah diajukan ke KPKN, kita yakin dana DAK tersebut akan kembali ke negara,” kata Bujang.

Diakui Bujang, gagalnya proses tender yang bersumber dari dana DAK tersebut, lantaran penawaran dari rekanan tidak ada yang memenuhi persyaratan. Hingga akhirnya tidak ada waktu lagi untuk melelang ulang atau semacamnya.

Di sisi lain, sebelumnya, kisruh kinerja Pemkab Pasaman sudah menjadi rahasia umum sedang kacau balau. Kasus korupsi sedang banyak-banyaknya terungkap, sampai-sampai, Bupati Yusuf dan Wakilnya Atos Pratama dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi anggaran pasca bencana yang disidang di PN Tipikor Padang, Jumat pekan lalu.

Belum lagi, personel di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pasaman yang jauh dari kata cukup. Bahkan Bujang sendiri mengakui, pihaknya sudah meminta penambahan personel untuk mengevaluasi penawaran yang dimasukan rekanan dalam proses tender. Namun tidak ada titik terang, lantaran tahun 2018, tiga orang Kelompok Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terbukti bersalah dalam melakukan korupsi.

“Muara kasus itu, ya seperti saat ini. Kita kekurangan personel, dinas lambat memasukan bahan yang bakal dilelang, dan resikonya, dana DAK kembali ke pusat,” tukas Bujang. (Ola)

Berani Komen Itu Baik
Loading...
To Top