Pasaman, Prokabar — Retribusi paja Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Pasaman ternyata belum optimal. Padahal ini merupakan salah satu pemasukan bagi pemerintah untuk mengelola daerah itu sendiri.
Kondisi ini, sangat disayangkan Kabag Pemerintahan Umum Sekretariat Pemkab Pasaman, Djoko Rifanto. Pemkab Pasaman mencatat dalam catur wulan pertama tahun 2019 ini, tepat hingga Kamis (3/5) lalu, warga yang membayarkan PBB-P2 baru sekitar 0,3 persen dangan total Rp4,4 juta. Ini sangat jauh dari titik pencapaian.
Djoko Rifanto mengatakan, Pemda setempat menargetkan penerimaan pajak sekitar Rp1,3 Miliar di Tahun 2019.
“Pemda sudah mengintruksikan kepada seluruh camat, wali nagari sampai kejorongan untuk mengintensifkan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan PBB,” kata Djoko, Rabu (15/5).
Djoko Rifanto juga meminta kepada masyarakat untuk tidak menunda-nunda pelunasan PBB. Sebab jika nanti PBB ini tidak 100 persen terkumpul akan menjadi kendala bagi wali bagari dalam pencairan dana nagarinya.
“Untuk itu mari sama-sama kita sadarkan diri untuk taat dan patuh pada aturan yang ada. Salah satunya dalam pembayaran pajak. Jangan tunggu-tunggu, nanti jadi tunggakan, malah semakin ribet. Marilah kita lunasi pajak dalam waktu yang ditetapkan. Agar progres pembangunan kita di daerah ini tetap terus terjaga keberlangsungannya,” harap Djoko. (Ola)
