Pasaman, Prokabar — Penyaluran pupuk bersubsidi di Pasaman tidak lepas-lepasnya dari masalah klasik. Permasalahan yang selalu muncul ini, yakni harga yang dijual ke petani di atas harga eceran tertinggi. Ini diakui Pemerintah Kabupaten Pasaman.
Bupati Pasaman Yususf Lubis melalui Asisten II, Yuspi mengatakan, selain masalah harga, ketidaktepatan jumlah dan waktu ketersediaan pupuk, masih belum bagusnya administratif dan masalah kios liar ikut menghias sekelumit permasalahan ini.
“Untuk itu semua anggota yang tergabung dalam pengurus Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pasaman agar bertegas-tegas dalam menindak masalah ini. Akan tetapi jumlah masalah ini kelihatannya sudah mulai berkurang dari tahun sebelumnya yang sempat dilaporkan ada pupuk ilegal beredar,” kata Asisten II Pemkab Pasaman, Yuspi saat menggelar rapat koordinasi KP3 di Lubuk Sikaping, Kamis (5/9).
Menurut Yuspi perlu ketegasan yang jelas dari KP3 beserta stakeholder untuk menindak dan menyelesaikan persoalan tersebut di lapangan. “Harus ada ketegasan. Kalau tidak masalah ini akan terus berlanjut tanpa solusi. Makanya kita yang berkumpul hari ini diharapkan melahirkan terobosan jelas untuk pengentasan masalah ini. Sebab kasihan jika terus berlarut, soalnya 70 persen masyarakat kita berprofesi sebagai petani,” katanya.
Saat ditanya merinci jumlah kios pupuk yang menjual di atas harga eceran tertinggi maupun maraknya kios liar di daerah tersebut, Yuspi enggan berkomentar.
Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertanian Pasaman, Rohuli Latif mengatakan, selain masalah klasik di atas masalah lain di lapangan juga maraknya peredaran pupuk bersubsidi liar dari luar kios yang ditetapkan.
“Banyak pupuk bersubsidi yang beredar ditengah-tengah masyarakat tidak lewat kios resmi yang ditetapkan. Bahkan ada juga yang membeli keluar daerah, karena saat pupuk dibutuhkan tidak tersedia dikios pupuk setempat,” ungkapnya.
Suasana rapat koordinasi itupun sempat sedikit memanas akibat Camat Panti, Aswar mengeluhkan minimnya pengawasan yang dilakukan tim KP3 setempat.
“Kami Camat juga tim KP3 Pasaman merasa kecewa dengan kondisi ini. Ini sebenarnya masalah klasik, setau saya sudah sejak tiga tahun terakhir kita hadapi kasus serupa. Kemudian masa selaku tim pengawas cuma satu kali satu tahun turun kelapangan untuk pengecekan. Jadi kita harus bertegas-tegas, kalau tidak kondisi ini akan terus berjalan,” ungkapnya dengan nada kesal.
Menurut Azwar, dengan minimnya pengawasan kelapangan akan menjadi celah bagi para oknum untuk mempermainkan harga pupuk bersubsidi tersebut. “Di dalam tim KP3 kan sudah lengkap pengurusnya ada unsur kepolisian, Satpol PP dan Kejaksaan. Jadi tinggal ketegasan kita saja menindak oknum yang bermain ini. Kalau tidak kita hanya berkumpul sekedar seremonial bergini saja tanpa tindakan,” tukas Azwar. (Ola)
