Gawat, 2156 Tenaga Kerja Non ASN di Pasaman Belum Dapat Haknya

Penulis -

Kamis, 16 Mei 2019 - 19:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar — Nasib jaminan sosial ketenagakerjaan pegawai bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pasaman, masih terkatung-katung. Jumlahnya mencapai 2145 orang. Semua ini tersebar di instansi pemerintahan hingga di pemerintahan nagari yang ada di seluruh Pasaman.

Padahal, UU mengatur, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indoneaia wajib menjadi peserta program jaminan sosial, sesuai UU No. 24 tahun 2011 pasal 14. Serta si pemberi kerja, wajib mendaftarkan dan membiayainya. Perihal ini, BPJS Ketenagakerjaan Pasaman langsung duduk berunding bersama Pemkab Pasaman. Mau dibawa kemana nasib pegawai bukan ASN ini.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

“Sengaja kita gelar fokus group discussion ini, untuk menentukan arah jaminan sosial mereka tenaga kerja yang belum terlindungi ini,” kata Kepala Cabang BPJS Bukittinggi, Iman Santoso Achwan didampingi Kepala KCP BPJS Pasaman, Andhika Catur Putra, Kamis (16/5).

Di sisi lain, diskusi yang diselenggarakan bersama Bupati Pasaman, Yusuf Lubis, Sekda Mara Ondak, hingga beberapa kepala dinas ini, pembahasan nasib tenaga kerja bukan PNS ini, cukup alot.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Hasilnya, angin segar berhembus untuk tenaga kerja bukan ASN. Dalam waktu dekat, semua bakal diasuransikan.

“Dimana perusahaan atau badan asuransinya, ini bakal dibahas ulang dalam rapat internal pemerintah kabupaten. Pastinya, kita tidak ingin nasib tenaga kerja ini terkatung-katung,” jelas bupati.

Di sisi lain, Kepala KCP BPJS Pasaman, Andhika menambahkan, banyak keuntungan yang didapat bila tenaga kerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Hanya dengan membayar sekitar Rp12 ribu per orang, per bulan, ada dua jaminan yang diterima. Mulai dari jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

“Sebagai badan yang dibentuk dari UU No.24 tahun 2011, tentunya kami merasa bertanggungjawab untuk memberikan jaminan kepada tenaga kerja yang ada. Besar pula harapan kami, ke depannya ada kerjasama yang positif antara Pemkab Pasaman dan BPJS Ketenagakerjaan,” tukas Andhika. (Ola)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB