Jakarta, Prokabar- Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN ) meminta masyarakat untuk melaporkan ASN yang terlibat politik praktis atau tidak netral terutama dalam menghadapi Pilpres, Pileg dan Pilkada tahun 2024 ini.
“Laporkan ke KASN atau Banwaslu jika ada pejabat atau ASN yang terindikasi ikut dalam politik praktis dalam memenangkan salah satu calon atau Partai Politik tertentu, namun harus disertai dengan bukti dan data yang valid” tegas Dr. Arie Budhiman M.Si anggota Komisioner Aparatur Sipil Negara ( KASN ) Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kodek Etik, dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, saat menerima kunjungan DPRD Tanah Datar di kantor KASN Jakarta, Kamis (31/8/23).
Dr. Arie juga menegaskan bahwa saat ini pihak KASN telah melakukan kerja sama dengan sejumlah pihak terkait diantaranya, Kemenpan, Kemendagri, KPK, BPK serta Kekominfo dan BSSN untuk menerapkan dan menjaga netralitas ASN terutama dalam menghadapi PEMILU 2024 ini.
“Sebenarnya sesuai UU No 5 tahun 2014 tentang ASN serta sejumlah Peraturan Pemerintah lainnya, sudah banyak larangan bagi ASN ini untuk ikut dalam kegiatan politik praktis ini, namun ternyata masih banyak ASN yang nakal dan tentunya akan berimbas bagi karir mereka kedepan nantinya”ujarnya.
Sementara itu Ketua DPRD Tanah Datar, H. Rony Mulyadi yang didampingi Saidani SP dan Anton Yondra. SE. MM serta seluruh anggota komisi 1 dalam kesempatan tersebut mengatakan jija kunjungan ke KASN dilakukan DPRD Tanah Datar untuk mendapatkan informasi yang pasti berkaitan banyaknya pengaduan dan temuan lapangan sehubungan dengan netralitas ASN.
Dengan adanya kejelasan ini DPRD akan lebih menguatkan fungsi pengawasannya serta mensosialisasikan kemasyarakat dan ASN berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pemilu tahun 2024, sehingga nantinya tidak ada ASN yang menjadi korban akibat ketidaktahuannya.
Pada kunjungan tersebut juga dilakukan sosialisasi berkaitan dengan Koordinasi Pencegahan Perilaku ASN dalam Pilpres, Pileg dan Pilkada yang disampaikan secara langsung oleh para pejabat KASN pusat.
Turut mendampingi Dr. Arie Budiman asisten Komisioner Pokja Pengawasan, Maria Ivonne, SP serta Agus Diyanto serta Auditor kepegawaian Randi Putra yang juga merupakan Putra Tanah Datar. (*/eym)
