Pessel, Prokabar – Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Kabupaten Pesisir Selatan terus menggodok persiapan workshop keterbukaan informasi publik dengan peserta badan publik pemerintahan nagari.
Keberadaan FKJIP Kabupaten Pesisir Selatan berdiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Provinsi Sumatera Barat No : 03/FKJIP-SB/B/II/2021, ditandatangani Ketua FKJIP Provinsi Sumbar Gusriyono dan Sekretaris Zondra Volta.
Arif Yumardi Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ketika dikonfirmasi, memberikan apresiasi terbentuknya FJKIP di Pesisir Selatan diketuai Mario Rosy (Wartawan Posmetro Padang).
Ini merupakan kepedulian wartawan untuk mengawal keterbukaan badan publik di Pessel.
“Setiap yang di kerjakan OPD/Nagari adalah informasi Publik, untuk itu kita berharap setiap kegiatan dapat di bekerjasama dengan FJKIP,” tegas Arif, Senin (19/4).
Dirinya berharap, dengan adanya Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik, kita berharap Pemerintah Kabupaten Pessel mensuport forum ini, apalagi Pemkab Pessel peraih tiga kali Informatif di tingkat Sumbar.
“Dan terakhir, Kita mengharapkan Penggurus FKJIP Pessel bisa bekerja seprofesional dan seobjektif mungkin,” katanya.
Untuk Dewan Penasehat FKJIP Pessel Dinas Kominfo Pessel, Humas dan Protokoler Pemkab Pessel dan Tusrisep. Ketua Mario Rosy, Wakil Ketua Fahmi Yuhendra, Sekretaris Canang Bagus Prahara Umpu, Bendahara Rega Desfinal, Bidang Publikasi Bambang Niko Putra dan Bidang Media Masa Ronal Dodot.
Ketua FKJIP Pessel Mario Rosy mengucapkan terima kasih pada penggurus FKJIP Provinsi Sumbar telah mengamanahkan Ketua FKJIP Pessel tahun 2021 padanya.
Menurutnya, keberadaan FKJIP Pessel sebagai bentuk dukungan jurnalis atau wartawan dalam mengawal keterbukaan informasi publik.
Dan, FKJIP Pessel memiliki peran strategis untuk berkolaborasi dengan Pemerintah dan badan publik, dalam memberikan informasi pada masyarakat terkait haknya terhadap informasi.
“Pemerintah yang menggunakan dana rakyat, maka rakyat harus tahu kemana dan untuk apa dananya digunakan,” ujar Mario.
Dengan Pelaksanaan keterbukaan informasi dan transparansi anggaran, ini otomatis akan mengurangi korupsi di OPD/Nagari, karena tidak ada lagi yang di sembunyikan.
“Kedepan bersama penggurus FKJIP Pessel, sesuai arahan dari Wakil Ketua KI Provinsi Sumatera Barat Arif Yumardi, kami siap bekerja seprofesional dan seobjektif mungkin,” pungkasnya. (mbb)
