Padang, Prokabar – Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Sumbar bakal mengupas Sumbar Informatif Mau Kemanakah?, Rabu (15/1) siang di Daima Hotel Padang.
Menurut Ketua FJKIP Sumbar, Revdi Iwan Syahputra mengatakan Sumatera Barat dianugerahi sebagai provinsi informatif oleh Komisi Informasi Pusat 2019 lalu.
“Label Sumbar Informatif merupakan kebanggan sekaligus tantangan, FJKIP melihat ini harus clear bagaimana Pemprov dan Badan Publik di Sumbar nyata mengadopsi UU 24 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,”ujar Ope biasa Revdi Iwan disapa kalangan jurnalis di Sumbar.
Pemred Rakyat Sumbar ini akui angkat topi dengan prediket Sumbar Informatif.
“Tapi Pemprov Sumbar harus siap secara regulasi dan standar operasi prosedur dalam pengelolaan informasi dan tidak mudah Baper menghadapi kritikan dari publik,” ujar Ope.
Bahkan kata Ope, Komisi Informasi Sumbar di rilis awal tahunnya memprediksi sengketa informasi publik di 2020 bahkan banyak kejutan.
“Kesiapan badan publik terutama Pemprov Sumbar dituntut menghadapi permohonan informasi publik dan bisa memberi akses muda untuk memenuhi hak untuk tahun rakyat,”ujar Ope.
Sementara Wakil Ketua KI Sunbar Adrian Tuswandi mengaapresiasi gebrakan awal tahun FJKIP.
“FJKIP Sumbar pionir di Indonesia sebuah forum informasi publik diinisiais dan diisi oleh jurnalis, setelah Sumbar akhir tahun kemarin lahir pula FOR-KI Riau,”ujar Adrian.
Menurut Toaik sapaan akrab berbagai kalangan di Sumbar kepada Adrian Tuswandi, FJKIP menjadi elemen penting masivenya keterbukaan informasi publik di Sumbar.
“Adanya diskusi Rabu besok jadi signal.FJKIP siap mengebrak untuk mudah dan nyatanya akses informasi publik di provinsi berprediket informatif ini,”ujar Toaik.
Diskusi yg akan dihelat pada Rabu 15 Januari ini, menghadirkan badan publik dan anggota DPRD HM.Nurnas termasuk Ketua KI Sumbar Nofal Wiska dan Sekdaprov selaku Atasan PPID Utama Sumbar Alwis, juga PPID Utama Pemkab Pessel yang memperoleh informatif pada Anugerah KI Sumbar 2019. (*/mbb)
