Padang, Surat terbuka dari Aliansi Masyarakat Peduli Pesisir Selatan yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kini ramai beredar di media sosial dan kalangan publik Sumatera Barat.
Surat tersebut menyoroti langkah Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni yang resmi pindah dari NasDem ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sementara istrinya, Lisda Hendrajoni, masih aktif sebagai Anggota DPR RI Fraksi NasDem.
Aliansi menilai situasi “satu rumah dua bendera” ini menciptakan preseden buruk dan krisis etika politik, di mana komitmen ideologi partai terlihat kabur dengan urusan keluarga.
Mereka menekankan dua poin utama: pertama, praktik ini mencederai nilai loyalitas partai yang selama ini digaungkan; kedua, memberikan contoh negatif bagi kader muda bahwa partai hanya kendaraan kepentingan pribadi demi jabatan.
“Apakah praktik ‘satu rumah dua bendera’ ini lumrah dalam gerakan Restorasi Indonesia, ataukah pelanggaran etika yang harus dibenahi?” Kata Ketua aliansi, Syaiful dalam surat terbuka tersebut.
Kepindahan Hendrajoni ke PSI terjadi setelah ia dikukuhkan oleh Kaesang Pangarep dalam Rakernas PSI di Makassar pada 31 Januari 2026, membuka peluangnya memimpin struktur PSI di Sumbar.
Di tengah sorotan kritik yang semakin meluas, Lisda Hendrajoni justru membela diri dan menegaskan komitmennya di hadapan Surya Paloh serta seluruh kader NasDem.
Pernyataan tegas itu disampaikan langsung dalam Rapat Pleno Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, pada Kamis (5/2/2026).
“Saya tegaskan di hadapan Ketua Umum dan seluruh kader NasDem se-Indonesia, saya akan tetap bersama Partai NasDem,” ujar Lisda, menekankan perbedaan pilihan politik keluarga sebagai bagian dinamika demokrasi yang sehat.
Lisda menambahkan bahwa ia tetap fokus menjalankan amanah rakyat sebagai wakil rakyat dari Fraksi NasDem, tanpa terganggu oleh dinamika tersebut, sementara publik terus memantau respons resmi partai terhadap surat terbuka ini.
