Pasaman, Prokabar — Gagalnya Pemkab Pasaman dalam upaya merealisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, sangat disayangkan masyarakat. Terutama masyarakat yang teramat mengidamkan air bersih.
Pasalnya, salah satu pekerjaan pembangunan yang bersumber dari DAK yang batal itu adalah pembangunan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM).
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR, Pasaman Bakhtiar mengakui, pembangunan jaringan perpipaan pada SPAM itu bernilai Rp5,4 miliar.
“Ada sekitar 10 paket kegiatan fisik yang bersumber dari DAK tahun 2019 di jaringan perpipaan SPAM Bidang Cipta Karya Dinas PUTR yang gagal lelang. Semua paket fisik itu kami hitung dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp5,4 miliar lebih,” kata Bakhtiar, Rabu (17/7).
Bakhtiar merinci, sepuluh peket kegiatan yang gagal lelang itu yaitu pengembangan jaringan perpipaan SPAM Jorong Muaro Mangguang, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping dengan dana sebesar Rp525 Juta. “Kemudian pembangunan jaringan perpipaan SPAM Jorong Sipa Rayo, Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari sekitar Rp1,1 miliar. Pengembangan jaringan perpipaan SPAM Jorong Sungai Lolo, Nagari Muaro Sei Lolo, Kecamatan Mapattunggul Selatan sekitar Rp1 miliar,” katanya Bakhtiar.
Kemudian, pengembangan jaringan perpipaan SPAM Mudiak Air Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti sekitar Rp246 juta. “Pengembangan jaringan perpipaan SPAM nagari persuapan Tarung-tarung Kecamatan Rao sekitar Rp364 juta,” tambahnya.
Selanjutnya, pengembangan jaringan perpipaan SPAM di Kampung Padang Ranjau Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari sekitar Rp279 juta, dan pengembangan jaringan perpipaan SPAM di Jorong Guo Siayuang Kec Kecamatan Mapattunggul sekitar Rp288 juta. Peningkatan kapasitas SPAM di Soma Nagari Muaro Tais Kecamatan Mapattunggul sekitar Rp380 juta, peningkatan kapasitas SPAM di Kampung Ladang Rimbo Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari sekitar Rp510 juta, Serta peningkatan kapasitas SPAM di Jorong Mapun Kecamatan Lubuk Sikaping sekitar Rp713 juta.
“Batalnya proyek ini, lantaran tidakbada tawaran rekanan yang memenuhi persyaratan,” jelas Bakhtiar.
Lebih jauh disampaikan Bakhtiar, menyikapi permasalahan tersebut, pihaknya juga sudah pergi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) di Jakarta, untuk mencari solusi bagaimana mencari jalan keluar masalah dana DAK yang gagal lelang tersebut. (Ola)
