Pasaman, Prokabar – Kasus diduga salah tangkap dan dugaan penganiayaan secara bersama-sama oleh oknum Polres Pasaman ditangani serius Polda Sumbar.
Meski di sisi lain, laporan ini dibantah oleh Kapolres Pasaman AKBP Fahmi Reza dan Kasatreskrim Pores Pasaman, AKP Roni AZ.
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, kepada awak media menjelaskan, kasus dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oknum Polres Pasaman tersebut telah dilakukan penanganan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumbar.
“Benar, ada laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum Polres Pasaman. Proses penanganan laporan ini sudah kami lakukan. Sudah kami panggil lima orang anggota personel Polres Pasaman,” kata Kombes Pol Dwi.
Diakuinya, dalam perkembangan perkembangan kasus ini, pihak Polda telah melengkapi administrasi lidik dan meminta keterangan pelapor atau korban.
Bahkan juga telah mengirimkan SP2HP kepada pelapor sebanyak dua kali.
Ia menjelaskan terkait kasus tersebut Ditreskrimum Polda Sumbar masih mengalami kendala yaitu saksi yang diajukan pelapor belum memenuhi undangan/klarifikasi.
“Rencana tindak lanjut Ditreskrimum akan mengundang dalam giat klarifikasi saksi-saksi lain, selanjutnya mendapatkan rekam medik korban dan juga akan menggelar perkara untuk tentukan peristiwa itu masuk pidana atau bukan. Dengan begitu jelas apakah kasus tersebut bisa lanjut atau tidaknya,” tegas Dwi.
Sementara itu, pengamat hukum pidana Profesor Elwi Danil dari Unand mengatakan, polisi memang memiliki kewenangan melakukan berbagai tindakan hukum di antaranya adalah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.
Tapi dalam penangkapan itu penyidik harus benar-benar memperhatikan aturan hukum yang berlaku dalam KUHP.
Artinya dia (polisi, red) tidak boleh melakukan penangkapan itu secara sembrono bahkan KUHP menunjukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana.
Yang pertama harus ada surat perintah penangkapan itu disampaikan kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada keluarganya.
Kemudian untuk bisa melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, penyidik harus didukung oleh adanya dua alat bukti yang cukup seperti adanya saksi dan adanya alat bukti lain.
“Kemudian apakah penyidik polisi memiliki dua bukti permulaan yang cukup apa tidak, kalau seandainya tidak, tentu perbuatan penangkapan polisi tersebut merupakan perbuatan penangkapan yang tidak sah menurut hukum,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, korban diduga jadi kebringasan oknum Polres Pasaman ini bernama Mustafa (38) warga, Jorong Sarial Selatan, Nagari Luhak Nan Duo, Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman Barat.
Ia dijadikan tersangka dugaan kasus pembakaran satu unit alat berat yang diduga digunakan pemiliknya, Irdam Idrus Batu Bara untuk menambang emas secara illegal. Akan tetapi setelah dua hari semalam ditahan, dan diduga mendapat kekerasan,
Mustafa dilepas. Dalam surat pelepasan oleh polisi juga dituangkan alasan Irdam dibebaskan, antara lain tidak cukup bukti, dan proses kasusnya dihentikan secara hukum yang berlaku. (Ola)
Berita Terkait :
- Korban Salah Tangkap Diduga Alami Kekerasan di Polres Pasaman Lapor ke Polda, Minta Keadilan
- Terkait Dugaan Kekerasan Oknum Penyidik Polres Pasaman, Ini Tanggapan Kapolres
