Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Covid-19. Ini Kata Pengamat Kebijakan Publik

Penulis -

Selasa, 9 Juni 2020 - 12:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tanah Datar, Prokabar – Delik tipikor merupakan harapan dan satu-satunya cara untuk mengetahui salah atau tidaknya pengguna anggaran dalam merealisasikan anggaran penanganan Covid-19.

Meski delik tipikor dinilai abstrak atau sulit untuk membuktikan niat baik dan tidak baik seseorang melakukan penyalahgunaan pelaksanan keuangan penanganan Covid 19, pembuktian juga dapat dilihat dari cara penggunaan dana itu sendiri.

Hal ini diungkapkan pengamat kebijakan publik Universitas Andalas, Aidinil Zetra saat dihubungi prokabar.com terkait “kacamata” pengamat terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran penanganan Covid 19.

Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memang menjadi imunitas atau kekebalan hukum bagi aparat pemerintah dalam menggunakan uang negara, terlebih pasal 27.

“Niat baik atau tidak baik ini sangat tipis. Bagaimana kita menentukan niat seseorang, kan tidak kelihatan. Walaupun demikian, kita akan bisa melihat dari cara cara penggunaan dana, untuk siapa dana itu digunakan, dalam kondisi seperti apa, setingkat apa parahnya kondisi itu juga bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah pengguna anggaran memiliki niat baik dalam menyelesaikan masalah Covid ini atau tidak,” ungkap Aidinil.

Baca Juga :  Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Berangkat dari Perrpu no 1 tahun 2020 itu, Aidinil mengatakan jika pengamat kebijakan sudah memprediksi kemungkinan atau peluang peluang manipulasi dibidang keuangan, mark up penyedian barang dan jasa dalam pencegahan penanganan Covid 19. Dengan besarnya peluang penyimpangan anggaran penanganan Covid 19, maka dibutuhkan kerja keras dalam bentuk pengawasan oleh semua lembaga pengawas, baik pengawas internal maupun pengawas eksternal.

“Pengawas internal itu ada inspektorat, ada BPKP, BPK dan KPK. Ini harus ekstra keras melakukan pengawasan semua pengeluaran dan upaya upaya recofusing dana dalam rangka pencegahan dan penangan Covid 19 ini. Jika hal itu dilakukan, maka peluang itu akan semakin kecil,” ungkap Aidinil.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Menurutnya, masyarakat juga mesti melakukan pengawasan yang bersifat partisipatif, dan hal ini agar seluruh anggaran yang seyogyanya diperuntukan bagi yang terdampak Covid 19 tepat sasaran. Disamping masyarakat luas yang menjadi dampak Covid 19, yang mesti bekerja keras dalam mengawasi pelaksanaan keuangan penanganan Covid 19 yakninya organisasi masyarakat sipil seperti LSM yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan dan konsentrasi dalam pengawasan keuangan negara dan daerah.

“Peluang peluang yang tidak tepat sasaran mulai keliatan itu, ada orang yang berhak mendapat justru tidak mendapat, sebaliknya orang tidak berhak justru mendapat bantuan. Kalau ini tidak diawasi secara ketat, maka kita nanti akan banyak melihat penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan keuangan, akan banyak fokus keuangan yang salah sasaran dan bahkan penggelumbungan hingga mark up. Yang sekarang terjadi, tidak hanya dugaan di Tanah Datar saja, bahkan dibanyak daerah juga sudah bermunculan. kita harus mengawasinya,”ujarnya lagi.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

DPRD yang befungsi sebagai legislasi dan kewenangan dalam hal pengawasan anggaran daerah dinilai juga dapat mempertanyakan realisasi anggaran jika memang menemui niat yang tak baik dari pengguna anggaran.

“Sebetulnya tidak harus menunggu hasil dari pihak yang berwenang, seperti BPK dulu. Yang agak hilang dari kewenangan DPRD itu adalah perubahan-“perubahan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah tidak lagi meminta persetujuan dewan. Tapi ketika dewan melihat penggunaan anggaran itu tidak didasarkan kepada niat baik, dia bisa lansung panggil, kenapa tidak. Jadi disinilah kewenangan dewan dalam melakukan pengawasan legislatif,” kata Aidinil saat ditanyai terkait bisa atau tidaknya DPRD mempertanyakan penggunaan anggaran Covid 19 agar tidak berbeturan dengan Perrpu nomor 1 tahun 2020.

Saat ini, kepedulian terhadap pengawasan, pengunaan anggaran, baik oleh intetmal maupun eksternal sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pasalnya, anggaran tersebut menjadi penentu hidup mati seseorang.(eym)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB