Daerah

DPRD Tanah Datar Keluarkan 33 Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Tahun 2020


“33 rekomendasi disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2020”

Dibaca : 233

 

Tanah Datar, Prokabar. Sebanyak 33 rekomendasi disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2020. Rekomendasi itu disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, Jum’at (30/4).

Adapun rekomendasi itu seperti pemerintah daerah diharapkan untuk menyelesaikan secepatnya permasalahan tapal batas mulai nagari, kecamatan sampai kabupaten.

Pemerintah daerah juga diminta untuk meningkatkan dan memanfaatkan sistem digitalisasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan pengawasan secara berkelanjutan pada OPD yang menghasilkan PAD seperti Pariwisata, Perhubungan, dan Koperindag.

Wakil ketua DPRD Tanah Datar Saidani melanjutkan, tingkatkan pengawasan bersama dalam menyikapi maraknya narkoba dan penyakit sosial masyarakat di wilayah Tanah Datar, mendata kembali pelaku UMKM untuk mempermudah dalam memfasilitasi dan melegalkan usaha masyarakat yang bergerak di UMKM tersebut serta dibutuhkan penanganan serius masalah pupuk bersubsidi.

Sementara itu, Bupati Eka Putra sampaikan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020, telah diusahakan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya bagi kepentingan segenap lapisan masyarakat.

“Keberhasilan yang dicapai, merupakan hasil kerjasama semua antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan dukungan forum koordinasi pimpinan di daerah dan stakeholders lainnya,” ungkap bupati.

Lebih lanjut, bupati katakan, selaku kepala daerah tiada henti-hentinya menghimbau untuk senantiasa meningkatkan kinerja, dengan tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas demi kemajuan Luhak Nan Tuo dan kepemimpinan tetap melanjutkan program-program yang baik sebagaimana telah dilaksanakan sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut, Eka Putra juga sampaikan pada saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung, untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut pemerintah telah melaksanakan pemberian vaksin kepada ASN dan Petugas Pelayan Publik.

‘Kami bersama Tim Satgas telah mengambil langkah-langkah penanganannya, untuk itu diminta kepada seluruh masyarakat dan kita semua sangat memperhatikan protokol kesehatan dan aktifkan kembali satgas, mulai dari nagari sampai ke kabupaten dan menghimbau agar para perantau untuk menunda pulang kampung dan manfaatkan teknologi yang ada untuk bersilaturahmi artinya dengan tidak pulang kampung bukan berarti silaturahmi kita putus,” ungkap bupati.

Halaman : 1 2

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top