Padang, Prokabar – Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar diminta untuk bekerja keras guna menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) karena meningkatnya anggaran belanja daerah pada APBD 2019 Sumbar.
“Kami minta pemerintah daerah serius untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama pendapatan di luar upah pungut,” kata Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Arkadius, Senin (10/12).
Menurut politisi Demokrat itu, dalam pembahasan APBD 2019 memang terjadi perdebatan antara DPRD dengan pemerintah dalam menetapkan pendapatan daerah. Dalam KUA PPAS pemerintah mengusulkan pendapatan daerah sebesar Rp2,3 triliun.
“Kami dari DPRD tentu terus berusaha agar angka pendapatan daerah dapat ditingkatkan karena potensi itu memang ada,” kata dia.
Akhirnya, ada kesepakatan bahwa pendapatan asli daerah sebesar Rp 2,4 triliun setelah dilakukan perdebatan yang cukup panjang.
Menurut dia peningkatan pendapatan daerah ini harus dilakukan karena jumlah pendapatan dipastikan berkurang dari pajak cukai yang untuk menutupi biaya BPJS sebesar 37,5 persen. Hal ini tentu harus menjadi perhatian karena target pajak cukai rokok pada 2019 sebesar Rp331 juta.
“Jumlah itu cukup besar sehingga pemerintah daerah harus menyikapi hal tersebut dengan baik salah satunya terus menggali potensi pendapatan asli daerah,” ujar dia.
Arkadius mengatakan pemerintah juga tidak memberikan opsi lain apabila dana perimbangan yang dinamis. jika dana perimbangan turun apakah mereka telah menyiapkan penghapusan program yang tidak prioritas.
“Ada ketakutan dari OPD dalam menargetkan pendapatan daerah ini. Mereka hanya menargetkan pendapatan daerah yang jelas mereka terima tanpa mau berusaha melakukan peningkatan,” katanya.
Ia mengatakan saat ini pengelolaan kekayaan daerah belum optimal serta penerimaan deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang juga belum optimal.
“Kita mendorong pemerintah daerah terus mengoptimalkan aset-aset daerah yang dimiliki sehingga pendapatan daerah dapat ditingkatkan,” kata dia. (*/mbb)
