Padang, Prokabar – Kemanan Pasar Raya Padang menjadi perhatian serius kalangan anggota DPRD Padang. Tidak amannya Pasar Raya dibuktikan dengan adanya barang dagangan pedagang yang hilang di Basement Blok II Pasar Raya Padang pada, Selasa (10/7) lalu mulai dari cabe, buncis dan kebutuhan pokok lainnya.
Seperti dikatakan anggota Fraksi PKS DPRD Padang Muharlion. Kemalingan yang terjadi, tentu membuat pedagang yang ada menjadi rugi dan resah, apalagi pelaku yang berbuat tidak diketahui orangnya serta belum tertangkap oleh pihak keamanan.
Pemko Padang melalui Dinas Perdagangan diminta menelusuri persoalan yang terjadi ini. Apa yang sebenarnya terjadi. Dan apabila diketahui inti masalah instansi tersebut harus musyawarahkan dengan pedagang mengenai jalan keluarnya.
“Supaya persoalan tuntas dengan cepat serta pedagang yang berjualan aman dan nyaman nantinya,” katanya.
Selain itu, soal kehilangan di Pasar Raya yang sering terjadi, aparat keamanan harus di standbykan disana, agar lokasi pasar nyaman serta kemalingan dapat berkurang kejadiannya. “Tempatkan satu atau dua petugas Trantib dan Satpol Pp secara bergantian setiap hari,” ujarnya.
Demikian pula dengan Miswar Jambak, anggota Fraksi Golkar. Dikatakan, Komisi II DPRD Padang sudah berdiskusi dengan Bamus serta pimpinan Komisi dan Anggota lainnya membahas masalah yang terjadi di Pasar Raya sekarang.
“Jika tidak ada perubahan, Dinas Perdagangan akan memenuhi panggilan Komisi II menyampaikan kendala yang terjadi. Jika didapat, maka kita akan carikan jalan keluarnya. Ini demi selesainya masalah yang ada serta pasar sebagai pusat perdagangan dapat terealisasikan,” katanya.
Kemudian, kepada OPD bersangkutan diminta mengawasi petugas yang ditempatkan di lokasi pasar. “Jangan dicuekin saja mereka bekerja, tapi harus ada kontrol. Supaya apa yang terjadi diketahui dengan cepat,” sambungnya.
Sementara itu anggota Fraksi Demokrat Gustin Pramona mengatakan pedagang yang ada diminta mematuhi aturan yang dibuat Dinas Perdagangan.
“Jangan ada pedagang yang tidak mematuhi aturan yang telah dibuat instansi tersebut. Ini tidak benar namanya,” ujarnya.
Lalu, kepada Pedagang yang ada diharapkan melaporkan kepada DPRD mengenai masalah yang terjadi jika tidak diselesaikan Dinas Perdagangan.
“DPRD siap menyurati instansi itu serta bisa mengusulkan pimpinan OPD di evaluasi oleh Kepala Daerah,” pungkasnya.(mbb)
