Daerah

DPRD Pessel Sampaikan LKPj, Ini Saran untuk Pemerintah

Dibaca : 232

PesisirSelatan,Prokabar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2020, Selasa (20/4) di ruang rapat DPRD setempat.

Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen mengatakan, penyampaian rekomendasi terhadap LKPj, merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj  2020 yang disampaikan oleh Bupati Pessel pada (6/4/2021) lalu.

Namun, pembacaan rekomendasi itu, disampaikan secara keseluruhan oleh Wakil Ketua DPRD Pessel, Aprial Habbas.

Aprial mengatakan, terdapat 13 poin rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pessel. Dia juga menegaskan bahwa LKPj tersebut bukan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan regulasi yang ada, akan tetapi dengan laporan itu bagi lembaga DPRD menjadi dasar untuk memberikan masukan/rekomendasi kepada pemerintah daerah.

13 rekomendasi itu dimulai dari pemerintahan umum seperti pemerintahan kecamatan, dimana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan ke nagari-nagari, kecamatan memerlukan angggaran yang cukup, akan tetapi dari pantauan DPRD di lapangan anggaran kecamatan dinilai masih kurang.

“Untuk itu kami sarankan kepada pemerintah memperhatikan kebutuhan ril pada kecamatan, sehingga tugas dan fungsinya dapat berjalan sebagai mana diharapkan,” ujarnya.

Selanjutnya, rekomendasi juga ditujukan kepada Inspektorat daerah, DPRD meminta agar peningkatan kapasitas untuk auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintah daerah melalui pelatihan, dan selanjutnya juga disarankan perlu sarjana teknik di bidang pengawasan terutama untuk pengawasan infrastruktur jalan, jembatan serta pembangunan lainnya.

Di samping itu, perlu jadi perhatian pemerintah untuk dapat memberikan anggaran kepada Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga cakupan pemeriksaan lebih luas karena Pessel memiliki punya 15 kecamatan dan 182 nagari.

Rekomendasi ke tiga adalah untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jelas Aprial, untuk menciptakan aparatur yang mempunyai kopentensi tidak begitu mudah dan tidak bisa diciptakan seketika.

Perlu waktu dan dana. Akan tetapi Fakta di lapangan, bila terjadi pergantian wali nagari maka perangkat nagari juga diganti oleh walinagari yang baru.

“Untuk itu kami minta agar hal ini menjadi perhatian secara serius dan sungguh-sungguh oleh Pemerintah. Dan membuat aturan yang jelas tentang proses penggantian aparatur nagari,” jelasnya.

Halaman : 1 2 3 4 5 6

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top