Pesisir Selatan, Prokabar — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, secepatnya akan melakukan pemanggilan terhadap Bupati Hendrajoni.
Pemanggilan tersebut, dinilai orang nomor satu di ‘Negeri Berjuluk Sejuta Pesona’ itu lamban dalam menangani Covid-19 utamanya tidak transparansi soal anggran.
Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Jamalus Yatim mengatakan, pemanggilan Bupati Hendrajoni tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat dengan sembilan Fraksi yang ada di gedung wakil rakyat ini.
“Kesepakatannya, Hendrajoni, dalam waktu dekat ini kami panggil. Dia dipanggil adalah kapasitasnya sebagai Bupati sekaligus Ketua Gugus Percepatan Penanganan Covid-19, “ujarnya pada Prokabar.com Jumat (8/4). Kemaren.
Dalam rapat dengan sembilan Fraksi tersebut, sejumlah prioritas yang akan dipertanyakan kepada Hendrajoni adalah soal anggaran stimulan dan anggran penaganan Covid-19 dan soal kebijakan-kebijakan penanganan Covid -19 yang amat lamban.
“Terutama soal anggaran, karena sampai saat ini tidak ada transparansi Bupati Hendrajoni soal ini, kami wakil rakyat harus menyuarakan suara rakyat, tugas kami salah satunya adalah pengawasan, “ungkapnya.
Menurutnya, DPRD Pessel menilai kinerja Hendrajoni sebagai kepala daerah sangat lamban dibanding dengan kepala daerah lain dalam penanganan Covid-19.
Padahal sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah daerah diberikan keleluasaan kewenangan untuk menyusun dan mengelola anggaran tanpa melibatkan DPRD.
“Inikan aneh sudah diberikan keleluasaan kewenangan dalam menyusun dan mengelola anggaran, tapi kinerja belum jelas, masih berantakan, “ujarnya lagi.
Ia menyarankan, Hendrajoni selaku kepala daerah jangan terlalu uforia dalam menghadapi ancaman Covid-19 yang sangat mematikan ini.
“Ya, Hendrajoni jangan terlalu uforia lah, anggran stimulan yang diambil dari APBD Pessel itu harus jelas dan transparan, Ketua TAPD-nya harus disuntik untuk bekerja begitu juga OPD nya jangan berteletele, “ujarnya dengan nada kesal.
Lanjut Kader Demokrat itu mengatakan, sampai saat ini DPRD Pessel tidak mengetahui berapa besar anggaran yang telah dialokasikan Pemkab setempat untuk penanganan Covid-19.
Mirisnya, laporan dari pemerintah daerah juga tidak ada. Padahal sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, DPRD punya hak untuk tahu sejauh mana dan apa yang akan dan telah dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi ini.
“Soal antisipasi penanganan yang ODP saja, kebijakan Pemkab Pessel tidak jelas. Kan cukup lucu kebijakan Pemerintah daerah hanya menyuruh orang yang masuk dalam ODP hanya dengan karantina mandiri. Siapa yang mengatasinya, kalau memang ada yang mengawasinya apakah dijamin aman, “ungkapnya.
Ketika berita ini diturunkan, Bupati Pessel Hendrajoni belum menjawab sambungan telpon Prokabar.com, tidak sampai disitu Prokabar.com pun mengirimkan pesan WhatsApp dan belum juga dijawab. (min)
