Padang, Prokabar – DPRD Kota Padang menyetujui Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Padang 2019.
Persetujuan itu disampaikan masing-masing fraksi melalui juru bicara mereka dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang, Senin (30/7) malam.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Asrizal dan Sekretaris DPRD Kota Padang Syahrul.
Hadir pada rapat paripurna tersebut, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan para undangan lainnya.
Juru bicara Fraksi Partai Nasdem, DR. Dian Anggraini Oktavia mengatakan, meski menerima LKPD dan KUA-PPAS namun mereka mempertanyakan anggaran Rp2 miliar yang telah digelontorkan kepada PT Padang Sejahtera Mandiri (PSM).
“kemana saja uang itu dipergunakan. Kami hanya ingin kejelasan,” ungkapnya.
Juru bicara Fraksi Perjuangan Bangsa, Wismar Panjaitan, memberikan beberapa catatan terkait Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.
Dari segi pendapatan dan pembiayaan, jelas Wismar, masih ada OPD yang belum memenuhi target realisasi anggaran.
“Kami memberikan apresiasi kepada OPD yang telah berhasil memenuhi realisasi target yang diberikan, namun kepada OPD yang belum mencapai target, diharapkan untuk dilakukan evaluasi,” katanya.
Sedangkan mengenai belanja langsung, ungkap Wismar, catatan penting dari fraksinya adalah masalah temuan BPK RI mengenai aset-aset Pemerintah Kota Padang yang masih dikuasai segelintir orang yang tidak berhak memilikinya.
“Untuk itu, kami harapkan agar pemko sesegera mungkin dapat mengatasi persoalan ini dengan melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dari BPK RI,” pungkasnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Hanafi, menyarankan kepada Walikota Padang agar lebih maksimal dalam mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia juga menegaskan kepada seluruh OPD agar setelah KUA dan PPAS tahun 2019 disepakati, tidak ada lagi anggaran yang dimasukan di luar KUA dan PPAS tahun 2019 yang disepakati nantinya. Karena KUA dan PPAS merupakan acuan dasar dalam membahas APBD tahun 2019 sesuai dengan Permendagri nomor 38 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2019.
“Kami juga menyarankan kepada OPD agar KUA dan PPAS 2019 yang akan disepakati supaya lebih memprioritaskan kepada 10 program unggulan Walikota Padang dan program yang disepakati sudah betul-betul mengakomodir semua program kerja yang sudah tercantum di dalam RKPD tahun 2019, sehingga seluruh usulan dan rencana yang diajukan dari Musrenbang betul-betul terakomodir di dalam KUA dan PPAS tahun 2019 ini,” ungkapnya.(mbb)
