Daerah

DPRD Padang Apresiasi Satpol PP Tertibkan Panti Pijat

Padang, Prokabar – Sejumlah anggota DPRD Padang mengapresiasi upaya Satpol PP dalam menertibkan panti pijat yang menyalahi aturan. Penertiban itu dilakukan Satpol PP dalam razia, kemarin.

Seperti dikatakan anggota Fraksi Golkar Zulhardi Z Latif, yang meminta Satpol PP untuk menindak tegas panti pijat yang melanggar aturan.

“Kapan perlu tutup lokasi tersebut jika tidak ada izin satu pun. Jangan dibiarkan mereka beroperasi, nanti yang keenakkan pelaku usaha dan yang rugi Pemko Padang, karena pajaknya tak masuk ke kas daerah,” katanya.

Selain itu, dia juga mengimbau pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang ditetapkan Pemko Padang, agar jika ada Satpol PP turun ke lapangan, pelaku usaha tidak kena tertibkan dan usaha yang dibuka terus berjalan dengan semestinya.

“Tentu harus sesuai dengan aturan yang ada,” lanjutnya.

Senada dengan itu, anggota Fraksi Demokrat Yulisman menyatakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi Disbudpar, Satpol PP dan DPMPTSP harus mengawasi pelaku usaha dalam izin yang diusulkan pemohon.

“Jika perlu turun secara mendadak melihat status izin yang diajukan itu. Apakah ada perubahan pemanfaatan seperti dari cafe ke restoran dan sebaliknya. Ini harus diketahui,” ujarnya.

Selain itu, koordinasi antar OPD juga diminta dalam pengawasan ini. “Agar penyimpangan tak terjadi serta keamanan terealisasi,” katanya.

Demikian pula anggota Fraksi Perjuangan Bangsa Iswanto Kwara (PDI-P) yang meminta agar DPMPTSP memperketat izin usaha khususnya tempat hiburan dan panti pijat ini.

“Harus Dicek izin yang masuk, jangan instansi itu menerima surat saja dan menandatangani saja. Namun harus dilihat permohonannya untuk apa dan berapa banyak yang akan dioperasikan,” sebutnya.

Selain itu, jika masih bandel pelaku usaha apabila usai diperingati, beri sanksi tegas supaya jera mereka dan tak semena-mena berbuat ke depannya lagi. Jangan didiamkan saja yang nakal.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah panti pijat dirazia Satpol PP kare dinilai menyalahi aturan. Razia ini digelar setelah mendapat laporan dari masyarakat.

Dari lokasi yang didatangi pasukan penegak Perda, ditemukan adanya toilet yang disediakan panti pijat di dalam ruangan. Dimana hal ini bertentangan dengan peraturan yang telah diberlakukan di Pemko Padang.

“Pada umumnya tempat panti pijat menyalahi aturan atau melanggar Perda nomor 11 Tahun 2005, tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,” kata Kasat Pol PP Padang, Al Amin, kepada wartawan, Kamis (18/7).

Al Amin mengatakan, pemilik panti pijat juga melanggar Perda nomor 5 Tahun 2012 tentang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), yakni menyediakan toilet, kamar mandi atau sejenisnya di dalam kamar serta adanya gorden penutup.

Dari razia, empat Panti pijat yang melanggar aturan tersebut diberikan surat pemanggilan oleh petugas untuk datang ke Mako Satpol PP Padang, untuk dimintai keterangan lebih lanjut.(mbb)

Berani Komen Itu Baik
Tirto.ID
Loading...
To Top