DPRD Minta Serius Atasi Tiga Program Unggulan Kinerja Pemkab Pesisir Selatan

Penulis -

Kamis, 10 Februari 2022 - 12:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pessel, Prokabar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), meminta Pemkab Pessel serius mengatasi angka kemiskinan. Sebab, dari 40 persen warga miskin di daerah itu, sebanyak 5.988 anak tidak bersekolah.

“Ini perlu menjadi catatan bagi Pemkab Pessel, karena sesuai visi dan misi, seperti disektor pendidikan gratis dan kesehatan gratis yang termasuk digadang-dagangkan,” ujarnya Ketua DPRD Pessel, Ermizen pada Prokabar.com.

Baca Juga :  Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Selain sektor pendidikan gratis dan kesehatan gratis, Ermizen juga menyoroti kinerja Pemkab Pessel dalam merancang majunya disektor pariwisata.

Selain belum terlihat inovasi, Pemkab Pessel, kini kembali meniadakan Festival Langkisau yang selama ini telah menjadi alek rutin ‘Negeri Berjuluk Sejuta Pesona’ setiap hari jadi.

“Ya, itu satu lagi. Padahal kita tahu Festival Langkisau sudah jadi ikon kita. Tapi, tahu-tahunya sudah ditiadakan,” tururnya.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang terhimpun dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2020.

Dari 40.517 orang anak keluarga miskin di Kabupaten Pessel. Sebanyak 5.988 orang masih tercatat tidak bersekolah.

Angka tidak bersekolah ini tercatat
dari usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun atau tingkat SD dan SMP.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Kepala BPS Pessel, Yudi Yos Elvin menyampaikan, pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan.

Sehingga, pemerintah kabupaten mesti meningkatkan efektivitas program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun dan menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas, sesuai target SDGs sampai 2030.

“Sebab persentase paling tinggi berada pada jenjang pendidikan SD dan semakin menurun pada jenjang lanjutan,” terangnya. (min)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB