DPRD Kabupaten Dharmasraya Gelar Rapat Paripurna Terkait LKPj Bupati Tahun Anggaran 2023

Penulis -

Kamis, 14 Maret 2024 - 19:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekda Dharmasraya Adlisman saat serahkan LKPj tahun anggran 2023

Sekda Dharmasraya Adlisman saat serahkan LKPj tahun anggran 2023

Dharmasraya, Prokabar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya gelar rapat paripurna dalam rangka, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2023.

Sidang tersebut, di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto, S.H., didampingi Wakil Ketua I, Ir. H. Adi Gunawan, M.M., Wakil Ketua II, Ade Sudirman, S.Pd., di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Rabu (13/3/24).

Selain dihadiri anggota dewan terhormat, juga tampak hadir Bupati Dharmasraya diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) H. Adlisman, S.Sos., M.Si., Forkopimda, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), camat, wali nagari, dan para tokoh sentral daerah.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Menurut pimpinan DPRD Dharmasraya tersebut, sesuai denganPeraturan Pemerintah (PP) No:13/2019, diperkuat Permendagri No:18/2020, tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini, dituangkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa LKPj merupakan laporan disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD. Didalamnya memuat tentang hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, terkait pertanggungjawaban kinerja pemerintah selama 1 tahun anggaran.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

“Maka dari itu, dalam penyampaian laporan ini. Pemerintah daerah akan memuat kemajuan dan kekurangan, serta permasalahan dihadapi selama penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2023,” kata Pariyanto, diamini Adi Gunawan dan Ade Sudarman.

LKPj Bupati tahun anggaran 2023 disampaikan Sekda Dharmasraya H. Adlisman, S. Sos., M.Si., mewakili bupati saat itu. Terdapat 2 poin yang perlu penjabaran detil. Pertama, menyangkut dengan pengelolaan keuangan daerah. Kedua tetkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahanan Daerah.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Dengan telah masuk, atau disampaikannya LKPj, Bupati tahun 2023, tentunya akan dilakukan proses lebih lanjut oleh lembaga DPRD. Dengan melakukan pembahasan secara internal.

Sehingga, akan mejadi catatan penting untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimasa akan datang, pungkas Pariyanto. (Fatafza)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB