Padang, Prokabar – Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) kembali melahirkan pakar hukum baru. Firdaus, S.H.I., LL.M., yang akrab disapa Diezo, resmi menyandang gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam Ujian Terbuka yang digelar di Ruang Aula Program Pascasarjana Universitas Andalas, Sabtu (14/2/2026).
Dalam sidang tersebut, Firdaus memaparkan penelitian mendalam berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Nasional”. Ia tercatat sebagai alumni ke-121 dari program doktor di fakultas hukum tertua di Sumatera tersebut.
Firdaus menyoroti implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengadopsi prinsip gotong royong sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Menurutnya, tanggung jawab negara dalam JKN merupakan model campuran yang menggabungkan sistem berbasis pajak seperti National Health Service (NHS) di Inggris dan model asuransi sosial Bismarckian di Jerman.
Meskipun prinsip gotong royong dinilai konstitusional untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Firdaus memberikan catatan kritis. Ia memetakan sejumlah tantangan yang mengancam keadilan substantif, seperti belum optimalnya cakupan kepesertaan, tingginya tunggakan iuran, hingga praktik diskriminatif berupa masa tunggu 14 hari bagi peserta mandiri.
Firdaus juga mendesak percepatan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih adil.
Sidang dipimpin oleh Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL., dengan Promotor Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA., serta Co-Promotor Prof. Dr. Khairani, S.H., M.H., dan Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H.
Ketajaman disertasi Firdaus diuji oleh dewan penguji yang terdiri dari pakar hukum ternama, termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., sebagai penguji eksternal. Penguji lainnya meliputi Prof. Dr. Yuliandri, Dr. Khairul Fahmi, Dr. Syofiarti, dan Dr. Siska Elvandari.
















