Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

Disetujui Menjadi Perda, Ini Catatan DPRD Terhadap Pertanggungjawaban APBD Tanah Datar 2019

Dibaca : 282

Tanah Datar, Prokabar – DPRD Tanah Datar meminta pemerintah daerah untuk memaksimalkan dan menggali potensi daerah agar realisasi PAD bisa dicapai sesuai target.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga diminta untuk memprioritaskan seluruh kegiatan yang tertunda pada tahun anggaran 2019, dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021.

Tak kalah penting, Pemkab Tanah Datar juga diminta untuk pelaksanaan APBD tahun 2019 yang belum dilaksanakan, untuk kemudian harus dikerjakan pada tahun 2020 ini. DPRD juga menekankan, hal ini tidak lagi terulang pada tahun tahun berikutnya.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Saidani saat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 dan penyempaian rekomendasi dan catatan strategis DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK RI tahun 2019 dihelat DPRD Tanah Datar, senin (27/7).

Selain beberapa rekomendasi dan catatan tersebut, dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Anton Yondra itu juga terdapat beberapa catatan lainnya, seperti pemerintah hendaknya melakukan perampingan OPD dalam rangka menimalisir belanja pegawai, pemerintah diminta menyiapkan ranperda rencana tata ruang dan wilayah ( RT/RW) serta pemerintah diminta untuk mendata ulang dan menertibkan administrasi pengelolaan aset daerah yang ada.

Wakil Ketua DPRD Saidani, SP menyampaikan laporan hasil pembicaraan tingkat pertama pembahasan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tanah Datar tahun anggaran 2019 yang telah dibahas bersama badan anggaran dengan TAPD dan dilanjutkan dengan pandangan fraksi DPRD tanggal 24 Juli 2020 lali.

“Setelah mencermati pendapat akhir fraksi DPRD dalam pembahasan dengan TAPD, maka disampaikan bahwa badan anggaran dapat memahami Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ujar Saidani, SP.

Sementara, Wakil Bupati Tanah Datar H. Zuldafri Darma, SH memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang telah merampungkan Ranperda pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang merupakan dasar dalam penyusunan KU-PPAS perubahan APBD tahun 2020.

“Alhamdulillah, telah disepakati Ranperda untuk dijadikan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2019, kami juga terus mengharapkan dukungannya agar tetap komit untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Wabup Zuldafri.

Diakhir sidang paripurna ditanda tangani keputusan bersama antara DPRD dan Bupati Tanah Datar atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tagun anggaran 2019 yang turut disaksikan Forkopimda, anggota DPRD, Plh Sekda Edi Susanto, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD dan kabag di lingkup pemerintah daerah.(eym)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top