Padang, Prokabar – Direktorat Jendral Otonomi Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) memastikan anggota DPRD Padang dilantik 6 Agustus 2019.
Hal itu disampaikan Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam Rangka Menghadapi Pilkada Serentak 2020 dan Pemilu Serentak 2024 di Padang, kemarin.
Sebelumnya, KPU Padang tidak bisa memplenokan anggota DPRD terpilih karena masih ada satu gugatan yang sedang berjalan dan belum ada putusan di MK. Atas dasar itu gubernur Sumbar juga tidak bisa mengeluarkan SK anggota dewan terpilih.
Akibatnya perayaan ulang tahun Kota Padang urung terlaksana kerena tidak ada yang akan paripurna sebab terjadi kekosongan anggota dewan.
“Pokoknya tanggal 6 harus dilantik, saya sudah koordinasi dengan Walikota Padang, kemudian kami akan koordinasi dengan KPU serta gubernur Sumbar untuk mengeluarkan SK dan yang dirasa perlu,” ujarnya.
Menurutnya, jangan sampai hanya satu persoalan mendistorsi kepentingan besar lainnya. Bisa dilakukan pleno dua kali oleh KPU agar pelantikan berlangsung tanggal 6 Agustus.
“Itukan hanya satu orang, jangan minoritas mendistorsi kepentingan mayoritas. Nanti bisa pleno KPU dengan catatan selanjutnya untuk yang satu itu diplenokan ulang setelah selesai di MK,” tukasnya. (*/mbb)
