Trending | News | Daerah | SemenPadangFC

Daerah

Dilanda ‘Badai’, Sejumlah Mata Anggaran Dilangsingkan Pemkab Pasaman

Pasaman, Prokabar — Pasaman sedang dilanda badai berkepanjangan. Kasus korupsi meningkat, capaian kinerja merosot. Muliaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pussat batal terealisasi. Masyarakat gigit jari. Seperti berita-berita sebelumnya.

Bahkan, di penghujung tahun anggaran 2019 ini Pasaman kembali dilanda defisit APBD. Lantaran, lebih besar biaya belanja yang bersumber dari APBD dibanding pendapatan. Ditambah pula, serapan masih jauh dari target capaian. Ini sudah menahun sejak 2018 lalu. Tidak ada bangkit-bangkitnya.

Upaya penyelamatan, sudah dilakukan melalui rancangan APBD Perubahan. Ada penambahan alias penyesuaian kembali pada APBD perubahan yang besarannya mencapai Rp12 miliar. Apakah itu sumbernya pelangsingan mata anggaran di dinas-dinas, atau sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (Silpa).

Salah satu upaya pelangsingan yang dilakukan yakni, pemangkasan anggaran pokok pikiran (Pokir) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman.

Pahit terasa, anggapan anggota DPRD Pasaman. Padahal awal tahun 2019 lalu, pihak Pemerintah sudah sepakat dengan pihak DPRD setempat mengalokasikan dana Pokir sebesar Rp500 Juta untuk tiap anggota dengan berbagai kegiatan yang tersebar di seluruh OPD Kabupaten Pasaman.

Jika jumlah tersebut dijumlahkan dengan 35 Anggota DPRD Pasaman, berarti ada sekitar Rp17,5 miliar dana Pokir.

“Pemerintah beralasan kondisi keuangan sedang defisit. Makanya dana pokir yang awalnya dijanjikan Rp500 juta hanya terealisasi Rp200 juta untuk tiap anggota DPRD. Jumlah keseluruhannya ditaksir hanya sekitar Rp7 Miliar,” kata anggota DPRD Pasaman, Musliarni.

Sementara Wakil Ketua DPRD Pasaman, Haniful Khairi menilai tidak tereleasasinya dana Pokir tersebut bukan persoalan dana APBD yang defisit.

“Sebenarnya kalau saya menilai bukan defisit, pemerintahan kita yang tidak pandai membelanjakan anggaran. Buktinya ada belasan miliar DAK pusat gagal digunakan dan harus dikembalikan. Masa pokir ini saja tidak bisa dianggarkan,” katanya.

Namun Haniful menilai, kedepan tentu pihak pemerintah agar lebih hati-hati dan mendahulukan program yang prioritas penting untuk kemaslahatan masyarakat banyak. (Ola)

Berani Komen Itu Baik
Tirto.ID
Loading...
To Top