Padang, Prokabar – Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat resmi memulai tahapan Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025, Senin (14/7). Kegiatan ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan akan berlangsung hingga Rabu, 16 Juli 2025.
Sebanyak 429 badan publik di Sumbar menjadi peserta dalam Bimtek Monev KIP 2025 ini. Pada hari pertama, sesi diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Pusat Statistik (BPS) se-Sumatera Barat.
Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa monev ini bukan sekadar penilaian administratif. Tujuannya adalah untuk mendorong lahirnya lebih banyak badan publik yang benar-benar menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam praktik sehari-hari.
“Kami berharap keterbukaan informasi menjadi motor penggerak bagi kemajuan Sumatera Barat yang partisipatif dan transparan. Monev ini bukan sekadar formalitas, tetapi momentum membangun budaya pelayanan informasi yang baik,” ujar Musfi Yendra.
Kegiatan Bimtek ini turut dihadiri oleh Komisioner KI Sumbar, Tanti Endang Lestari, serta dipandu oleh moderator Kiki Eko Saputra. Peserta mendapatkan pemaparan langsung dari Ketua Monev KI Sumbar, Mona Sisca, terkait tahapan monev dan metode penilaiannya.
Mona Sisca mengapresiasi antusiasme peserta yang hampir seluruhnya hadir dalam bimtek hari pertama. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen kuat dari badan publik seperti KPU, Bawaslu, dan BPS dalam mendukung transparansi informasi di Sumatera Barat.
“Hadirnya hampir seratus persen peserta menunjukkan keseriusan kita bersama mendorong peningkatan jumlah badan publik yang informatif. Ini adalah sinyal positif untuk Sumbar yang lebih terbuka,” katanya.
Pada sesi kedua, pemateri Tiwi Utami memaparkan teknis pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev agar seluruh peserta dapat memahami proses evaluasi dengan baik dan mengisi dokumen secara benar dan objektif.
Bimtek Monev 2025 akan berlangsung selama tiga hari dengan jadwal berbeda setiap harinya. Hari pertama diikuti 57 badan publik dari KPU, Bawaslu, dan BPS se-Sumbar. Hari kedua, Selasa (15/7), melibatkan Pemerintah Nagari, Pemkab/Pemko, Lembaga Yudikatif, serta instansi vertikal.
Sedangkan pada hari ketiga, Rabu (16/7), Bimtek akan diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, BumNag, BumDes, perguruan tinggi, dan sekolah di seluruh Sumatera Barat.
Monev Keterbukaan Informasi Publik merupakan agenda tahunan KI Sumbar yang dilaksanakan berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022.
Dengan pelaksanaan Bimtek ini, KI Sumbar berharap pelayanan informasi di berbagai lembaga publik semakin meningkat, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dapat terpenuhi dengan baik dan transparan. (*)
