Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

Didesak DPRD Pessel, Pjs Bupati Setuju Dana Intensif Batal untuk Proyek Fisik

Dibaca : 113

Pesisir Selatan, Prokabar — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), terus mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) agar mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) untuk penanganan Covid-19.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Novermak Yuska, menyampaikan desakan itu seiring peningkatan kasus Covid-19 di daerah berjuluk ‘Negeri Sejuta Pesona’ itu. Bahkan, berdasarkan catatan Gugus Tugas, angka kematian mencapai 9 orang, dengan pasien positif nyaris 300 orang.

“Pemkab harus mengutamakan jiwa manuasia dibanding proyek fisik. Kami sudah duduk bersama dengan Pjs Bupati Pessel, Mardi, bawah beliau sangat setuju DID itu untuk penanganan Covid-19 ketimbang fisik, “ujarnya pada Prokabar.com  Jumat (2/10).

Dalam kesempatan itu, Pjs Bupati Pessel, Mardi mengatakan, dirinya menyetujui Dana Intensif Daerah (DID) Rp14,9 miliar itu diutamakan untuk penanganan Covid-19.

Artinya, alokasi untuk kegiatan fisik seperti peningkatan jalan, perbaikan irigasi dan lain-lain yang sudah direncanakan oleh Bupati Pessel, Hendrajoni, melalui OPD-nya, akhirnya dibatalkan.

“Ya, sebagian sudah kami batalkan, diutamakan kepada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Dana DID itu dialihkan kepada yang sifatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagia bentuk pemulihan ekonomi warga yang terdampak Covid-19.

Dikatakan Mardi, DID itu ada yang tidak tepat dalam pemulihan ekonomi warga yang terdampak Covid-19.

Dulu, Bupati Hendrajoni, melalui OPD-nya, kata Mardi, sebelumnya DID tersebut sudah dialokasikan kedalam bentuk proyek fisik disetiap OPD.

“Ya, saya selaku Pjs bupati memerintahkan kepada TAPD untuk kembali menyusun anggran DID, memang betul-betul tepat penggunaannya, dan dananya kami alihkan kepada sifatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penaganan Covid-19, “ujarnya pada Prokabar.com Jumat (2/10) di Painan.

Diberitakan sebelumnya, ada delapan dari sembilan fraksi yang hadir sampai akhir pembahasan, yaitu Fraksi PAN, Gerindra, PKS, Nasdem, Golkar, Demokrat, PPHRI dan BKB, sepakat meminta Bupati Hendrajoni mengalihkan penggunaan seluruh dana DID tersebut untuk penanganan Covid-19 yang kini kondisinya semakin parah, dan dana yang tersedia saat ini satu-satunya memang hanya tinggal dana DID tersebut.

“Dana DID sebesar Rp14,9 miliar ini kami sarankan untuk membiayai operasional rumah sakit khusus Covid-19 yang direncanakan di Rusunawa Painan, untuk merawat dan atau mengisolasi pasien positif dengan gejala ringan dan tanpa gejala. Untuk ini, pihak RSUD M Zein meminta tambahan tenaga kesehatan 40 orang berikut alat kesehatan dan obat penunjang.

Berikutnya, untuk biaya upaya pencegahan, seperti pengadaan masker, serta biaya operasional sosialisasi dan penerapan Perda Provinsi Sumbar tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (Perda Pencegahan Covid-19), serta untuk bantuan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan,” jelas Novermal Selasa (15/9).

Perlu diketahui, Bupati Hendrajoni melalui OPD terkait sudah membuat program penggunaan dana DID Tambahan sebesar Rp14,9 miliar tersebut untuk program pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19. Program tersebut terdiri dari 7 kegiatan dengan 71 paket pekerjaan dan 6 kegiatan.

Program tersebut didominasi paket-paket pekerjaan pisik, seperti pekerjaan saluran drainase, rehat bantaran dan tanggul sungai, normalisasi saluran sungai, rehab jaringan irigasi, peningkatan dan pemeliharaan jalan, sanitasi dan peningkatan pasar, dan lain-lain, yang nilai paketnya rata-rata Rp200 juta kebawah (paket penunjukan langsung atau proyek PL).

“Dengan kondisi penularan Covid-19 yang kini semakin parah, program penulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 yang dibuat Bupati tersebut kami nilai tidak sesuai sesuai kebutuhan saat ini, dan harus dialihkan untuk penanganan pasien positif tertular Covid-19, upaya pencegahan, jaring pengaman sosial, serta biaya sosialisasi dan penerapan Perda AKB. Kita harus mendahulukan upaya penyelamatan nyama manusia, ketimbang melakukan upaya pemulihan ekonomi seperti proyek,” jelasnya.

Sebelumnya, Kata Novermal, tim TAPD melalui kepala BPKP Suhandri menjelaskan, dana Biaya Tak Terduga (BTT) hasil refocusing (relokasi dan rasionalisasi) anggaran tahun 2020 untuk penanganan Covid-19, terkumpul sebanyak Rp99 miliar. Terpakai untuk penanganan bencana, penanganan Covid-19 sampai 14 September 2020, kebutuhan mendesak pilkada dan lain-lain sebanyak Rp44,9 miliar. Dengan demikian, dana BTT tersisa Rp54 miliar. Namun sisa dana ini tidak bisa digunakan, karena harus dikembalikan di Perubahan APBD untuk belanja modal Relokasi RSUD M Zein, dan itu pun masih kurang Rp5,4 miliar lagi.

“Kami di DPRD akan kukuh meminta Bupati Hendrajoni mengalihkan penggunaan dana DID Rp14,9 miliar tersebut untuk penanganan Covid-19. Kita harus mendahulukan penyelamatan nyawa manusia. Untuk program pemulihan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19, nanti kita anggarkan lagi di APBD Tahun 2021. Soal regulasi, kemaren untuk penanganan awal Covid-19, Bupati bisa melakukan refocusing anggaran, mestinya kini juga harus bisa, apalagi penularan Covid-19 di Pesisir Selatan semankin parah, “tutupnya,(min)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top