Limapuluh Kota, Prokabar – Wacana pemindahan Ibukota Sumatera Barat di Padang buntut potensi gempa besar di Mentawai, kembali mencuat.
Peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Danny Hilman Natawijaya menilai, puluhan kali gempa pada 2 – 5 Februari 2019 di segmen Mentawai, Sumatra Barat (Sumbar), bisa menjadi penanda awal terjadinya gempa besar 8,8 SR di daerah itu.
Pola itu pernah terjadi saat gempa dan tsunami Aceh pada 2004. Tokoh muda Sumatera Barat, Muhammad Rahmad menyebut, sudah saat nya seluruh steakholders dan tokoh tokoh Sumbar memikirkan langkah langkah konkrit pemindahan ibukota propinsi.
“Kotamadya Padang sendiri sudah memindahkan pusat pemerintahaannya ke dataran tinggi yg lebih aman dan jauh dari pantai. Sementara, proses Ibukota Propinsi belum dipindahkan sama sekali,” tutur M Rahmad.
CEO Rama Group itu menyebut, Kabupaten Lima Puluh Kota sangat siap menjadi Ibukota Propinsi Sumatera Barat. Tak hanya sekedar siap, tetapi Lima Puluh Kota juga sangat strategis bagi Sumatera Barat.
“Letaknya yg berada ditengah-tengah antara Sumut dan Riau. Jadi pusat pemerintahan PDRI yg menyelamatkan bangsa Indonesia,” sambung eks penulis naskah pidato mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Dubes Singapore Luhut Binsar Panjaitan (kini Menko Polhukam) itu.
Apalagi, Limapuluh Kota kata M Rahmad, punya lahan yang masih sangat luas.
“Saya sudah diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, penyelenggara daerah. Itu, ada 5 kecamatan yang sangat strategis dibangun menjadi kota dan menjadi Ibukota pemerintahan Propinsi Sumbar,” urainya.
Masing-masing, Situjuah Limo Nagari yang berbatas dengan Payakumbuh dan Tanah Datar, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Kapur IX dan Kec Pangkalan Koto Baru.
Nantinya, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguk, Kecamatan Mungka, Kecamatan Harau, menjadi daerah penyangga Ibukota Propinsi.
“Sementara kecamatan yg lainnya menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota,” jelas Muhammad Rahmad. (vbm)
