Solok Selatan, Prokabar — Upaya membangun komunikasi antara masyarakat adat di kawasan Tandai dan pihak Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) mulai menemukan titik terang.
Melalui fasilitasi mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler II Universitas Andalas 2025, digelar dialog terbuka pada Senin (4/8/2025) di Kantor Wali Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara.
Pertemuan ini dihadiri perwakilan masyarakat Tandai, staf TNKS Wilayah IV, perangkat nagari dan jorong, serta aparat dari Babinsa dan Polisi Kehutanan. PJ Wali Nagari Sahrizal, A.Md, menyebut dialog ini sebagai langkah penting dalam menghindari konflik serta membangun pemahaman bersama atas status kawasan yang telah lama menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga.
DPL UNAND, Yayuk Lestari, mengungkapkan bahwa empat dari delapan jorong di nagari ini berada dalam kawasan TNKS. Namun, minimnya sosialisasi membuat banyak warga tidak mengetahui status legal wilayah mereka.
“Mahasiswa hadir sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan. Tujuannya agar terbuka ruang dialog yang sehat antara masyarakat dan TNKS,” ujarnya.
Salah seorang warga, Daranas (60), menuturkan bahwa masyarakat Tandai sudah bermukim jauh sebelum TNKS ditetapkan. Ia mengungkapkan kekhawatiran akan penggusuran dan hilangnya hak hidup.
“Kami tidak menolak konservasi, tapi butuh kepastian bahwa kami bisa terus bertani dan hidup layak,” katanya.
Menanggapi hal itu, perwakilan TNKS, Fauzi, menjelaskan bahwa wilayah Tandai sudah dikategorikan sebagai zona khusus, yakni area permukiman yang diakui keberadaannya dalam kawasan konservasi.
Zona ini memungkinkan pendekatan partisipatif seperti pertanian terbatas dan pembangunan infrastruktur dasar sesuai prinsip zonasi taman nasional.
Namun, komunikasi yang minim menyebabkan masyarakat belum memahami arti zona khusus tersebut. Warga masih cemas kehilangan hak tanah, dilarang membangun, dan mengalami gangguan satwa liar seperti harimau dan beruang. “Harapan kami ada kemitraan yang setara, bukan larangan sepihak,” ujar Daranas.
PJ Wali Nagari Sahrizal mengusulkan pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai solusi. “Kami sudah bentuk KTH di jorong lain, namun wilayah Tandai justru belum ada. Ini pekerjaan rumah bersama,” katanya.
Ia juga menekankan potensi hasil hutan bukan kayu seperti madu, vanili, dan beras merah yang bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat konservasi.
Perwakilan TNKS lainnya, Willia Nola, menyatakan bahwa dialog ini penting untuk membangun kepercayaan. Ia menyebut komunikasi tiga pihak — antara TNKS, perangkat nagari, dan masyarakat — harus dilakukan secara konsisten agar tidak terjadi salah paham atau resistensi.
Dialog yang difasilitasi mahasiswa ini menjadi awal yang baik untuk membangun tata kelola konservasi yang adil dan inklusif. Kolaborasi antara TNKS dan masyarakat lokal diharapkan dapat mewujudkan konservasi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan ruang hidup warga yang telah lama hidup berdampingan dengan alam. (*)
