Daerah

Di Sumbar Buruh tak Dapat THR, Laporkan ke Nomor Ini

Padang, Prokabar – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat (Disnakertrans Sumbar) akan membuka posko pengaduan THR. Posko pengaduan dibuka 7 hari menjelang lebaran, dan 7 hari setelah lebaran. Hal itu dilakukan guna memastikan buruh di Sumbar mendapatkan tunjangan hari raya.

Ada beberapa titik yang menjadi tempat posko pengaduan yakni di Payakumbuh, Sijunjung dan Padang termasuk di kantor Dinas Sumbar.

“Buruh atau penerima upah bisa langsung datang atau melalui sambungan telepon,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan, Prita Wardhani saat ditemui di Kantor Disnakertrans Sumbar, Kamis (16/5).

Dijelaskannya, melalui sambungan telepon bisa ke nomor 081267774450 untuk area Sijunjung, Dharmasraya, Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan dan Sawahlunto.

Kemudian ke 082389523456 untuk area Payakumbuh, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Bukittinggi, dan Padang Panjang.

Sementara area Pesisir Selatan, Mentawai, Kota Padang, Pariaman dan Kota Pariaman bisa menghubungi nomor 08126773641. “Area Padang bisa langsung ke provinsi atau ke UPTD Padang,” terangnya.

Dilanjutkannya sebelum membuka posko pengaduan, pihaknya melakukan sosialisasi ke perusahaan – perusahaan dan kelompok serikat pekerja baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Posko lebaran sudah disosialisikan, kabupaten dan kota juga ikut sosialisasi, kemarin kami ke Agam dan Pasbar sosialisasi,” ujarnya.

Prita menegaskan, tidak ada alasan perusahaan tidak membayar THR kepada pekerja. Terdapat sebanyak 8300 perusahaan yang wajib membayarkan THR di Sumbar.

“Rata-rata perusahaan menengah ke atas. Jika mereka tidak bayar kami akan sanksi. Sanksi mulai dari teguran hingga pembatasan usaha,” ungkapnya.

Bahkan, perusahaan tidak dibolehkan membayar THR dengan cara dicicil atau dalam bentuk lain selain uang. Jika kedapatan dan ada laporan, pihaknya akan mengaudit perusahaan tersebut.

“Harus diingat, aturan baru 1 bulan kerja sudah dapat THR. Bagi yang nakal kami akan audit dua tahun neraca keuangan mereka jika bermasalah soal pembayaran THR dan perusahaan di denda 5 persen dari gaji,” ulasnya.

Berkaca pada tahun lalu, perusahaan yang bermasalah soal THR adalah perusahaan skala kecil dan Outsourcing. Tahun lalu Disnakertrans Sumbar menangani 11 kasus masalah pembayaran THR.

“Kami selesaikan, hanya satu kasus belum tuntas yakni perusahaan sawit di Pessel yang memakai tenaga kerja borongan, 24 orang,” tukasnya. (*/mbb)

Berani Komen Itu Baik

Loading...
To Top