Padang, Prokabar – Bicara sanitasi, kuantitas masyarakat mendapatkan akses sanitasi yang layak, ternyata mencengangkan. Hanya sekitar 56 persen masyarakat Sumatera Barat yang sudah mengakses sanitasi layak. Jumlah tersebut sekitar 2,3 juta penduduk Sumbar. Sedangkan masyarakat yang mengakses sanitasi aman, masih jauh dibawah itu.
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi SNV Indonesia, PKBI dan Forum Editor Sumatera Barat. Jumat (19/7) sore. Hadir dalam diskusi tersebut Bambang Pujiatmoko dari SNV Indonesia, Firdaus Jamal, Direktur PKBI, Heranof Firdaus, Ketua Forum Editor dan belasan Pemred dan wartawan senior Kota Padang.
Dalam diskusi tersebut juga dikemukan, Sumbar ternyata memiliki masalah dalam persoalan sanitasi. Selain akses, berdasarkan data STBM Smart Kemenkes, 23 persen atau 1 juta orang penduduk Sumbar, masih buang air sembarangan.
“Ini merupakan prilaku yang sangat tidak sehat, karena banyak sumber penyakit yang berasal dari BAB, seperti diare, typus, kolera, cacingan, dan lain sebagainya” jelas Bambang Pujiatmoki, advisor SNV Indonesia. SNV merupakan LSM berpusat di Belanda, dan fokus dalam persoalan sanitasi.
Sanitasi yang buruk, menurut Bambang berdampak luas kepada kesehatan masyarakat. “Beberapa persoalan seperti kematian bayi, air sumur yang tercemar virus e coli, pencemaran berat aliran sungai, stunting dan persoalan ekonomi disebabkan oleh sanitasi yang tidak diperhatikan,” kata Bambang.
Sementara itu, direktur PKBI, Firdaus Jamal menyebutkan dampak langsung dari persoalan sanitasi ini adalah terjadinya stunting atau tinggi badan yang tidak normal, akibat kekurangan gizi. Stunting ini bisa terjadi akibat diare sebelum umur 2 tahun, yang menyebabkan usus anak rusak. Sehingga asupan gizi tidak sempurna. Penyebab diare yang paling dominan adalah sanitasi.
“Di Sumatera Barat kita fokus pada 3 kabupaten untuk menurunkan angka kasus stunting ini, yaitu Pasaman, Pasaman Barat dan Kabupaten Solok. Salah satu cara yang kita lakukan adalah penyadaran terhadap sanitasi kepada masyarakat,” ungkap Firdaus Jamal.
Terkait persoalan ini, salah seorang anggota Forum Editor, Gusfen Khairul meminta agar pemerintah serius menangani persoalan sanitasi ini. “Harus ada gerakan bersama, kalau perlu libatkan dai dan ulama dalam sosialisasi,” jelasnya.
“Pemerintah memang harus serius, contohnya empat tahun lalu Indonesia berada di posisi 2 negara dengan sanitasi terburuk. Sekarang kata Menteri Bappenas, masih nomor 2,” sambung Eko Yanche Edrie.
Forum diskusi ini menyepakati akan dilakukan beberapa aksi tindak lanjut, sehingga persoalan sanitasi di Sumbar cepat diselesaikan (laf)
