Pesisir Selatan, Prokabar – Belakangan ini beredar video seorang personil berpakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar terlibat memasang baliho Hendrajoni.
Hendrajoni adalah seorang petahana yang bakal ikut bertarung kembali pada Pilkada tahun ini.
Dalam vidio yang berdurasi 0.05 detik itu terlihat seorang personil Satpol PP memasang baliho dengan jumlah banyak. Dia berpakaian baju kaos putih, di punggung bertulisan Satpol PP, celana dinas warna khaki tua kehijau-hijauan (coklat muda) dan sepatu PDL warna hitam.
Personil Satpol PP yang terlibat memasang baliho ini bersamaan dengan dua orang masyarakat di rumah Aspirasi Lisda di kawasan jalan Rawang Painan.
Padahal, sesuai UU nomor 53 tahun 2010, bukan hanya ASN yang dilarang berpolitik praktis tapi juga honorer. Terikat akan undang-undang (UU) pelayanan publik No 25 tahun 2005. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Hal ini pula berlaku pagi pegawai BUMN dan BUMDes.
Dalam UU tersebut sudah menegaskan agar penyelenggara pelayanan publik, harus menjaga netralitas selama tahun politik.
Baca Juga : Soal Baliho Petahana, Kadis Pol PP Pessel Sebut Ini, Nasdem Ngaku tak Tahu
Selain itu, juga melarang bagi ASN dan tenaga honor meliputi, foto bersama dengan bakal calon kepala daerah, memasang spanduk promosi calon kepala daerah, dilarang mengunggah, memberikan like, mengomentari dan sejenisnya atau menyebarluaskan, gambar maupun visi misi calon kepala daerah melalui media online atau media sosial, dilarang menghadiri deklarasi calon kepala daerah atau kegiatan yang berisfat kampanye.
Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison mengatakan, terlebih dahulu pihaknya bakal menggali informasi terkait video yang beredar ini, setelah digali maka akan dilakukan penelusuran kelembaga terkait (Satpol PP).
“Kami gali dulu, setelah digali maka akan dilakukan penelusuran kebenaran video itu, jika terbukti kita proses,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berbunyi dalam pasal 2 pasal 5 dan Pasal 9. Dalam pasal 9 ayat 2 berbunyi, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
Jika terbukti, Dengan tegas Erman Wadison mengatakan, pihaknya bakal melakukan penindakan sesuai aturan perundang-undangan.(min)
