Di Balik Masker Cancel Culture

Penulis -

Selasa, 29 April 2025 - 21:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Haikal Pernandes

Mahasiswa UIN Imam Bonjol

Cancel culture bak masker yang dikenakan masyarakat digital. Terlihat cantik dan penuh makna, namun sebenarnya menyembunyikan wajah yang penuh kebencian dan ketakutan. Di balik topeng itu, ada hakim-hakim tanpa wajah yang siap menjatuhkan vonis dengan satu klik. Seorang figur publik bisa lenyap hanya karena satu kalimat yang salah, tanpa ruang untuk pembelaan atau perbaikan. Lantas, kita bertanya-tanya, apakah kita benar-benar mencari keadilan, atau hanya menikmati permainan sosial di mana setiap orang bisa menjadi hakim, juri, atau bahkan algojo tanpa harus menoleh ke orang yang dihukum?

Ini bukanlah fenomena baru. Cancel culture sudah ada sejak tahun 1991 di China sebagai instrumen untuk mengutuk individu yang dianggap menyimpang dari norma sosial. Namun, di era media sosial sekarang, fenomena ini semakin menyebar bagaikan api dalam hutan kering. Menurut data We Are Social pada tahun 2023, lebih dari 190 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial, yang tentu saja akan menghasilkan ruang penghakiman yang sangat dinamis tetapi juga berisiko.

Idealnya, cancel culture dapat terlihat sebagai alat untuk menuntut keadilan sosial seperti yang kita lihat dalam gerakan #MeToo yang memperjuangkan hak korban kekerasan. Namun, ada pertanyaan besar yang harus kita hadapi. Apakah ini benar-benar keadilan, atau hanya sekadar hukuman tanpa proses?

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Cancel culture sering kali tidak memberikan kesempatan bagi individu untuk berkembang dan belajar dari kesalahan mereka. Dalam banyak kasus, seseorang yang membuat kesalahan kecil bisa langsung dijadikan sasaran pembalasan sosial tanpa ruang untuk memperbaiki diri.

Berdasarkan data dari Pew Research Center, 55% pengguna media sosial di Amerika Serikat juga merasa bahwa cancel culture sering kali tidak adil, karena bisa menjatuhkan seseorang tanpa memberikan kesempatan untuk perbaikan. Apakah kita, di Indonesia, benar-benar ingin meniru model ini yang seringkali lebih memperburuk ketegangan sosial ketimbang menyelesaikan masalah?

Sisi gelap dari cancel culture semakin terang benderang. Alih-alih memberikan kesempatan bagi orang untuk memperbaiki diri, kita malah memperburuk polarisasi sosial. Ketika seseorang dihukum tanpa kesempatan untuk mengklarifikasi atau memperbaiki kesalahan mereka, kita memperburuk keadaan. Semua ini menjadi seperti roda gila yang terus berputar, semakin banyak orang yang merasa tidak aman untuk mengungkapkan pendapat mereka. Dalam dunia yang seharusnya terbuka, kita malah menutup pintu kesempatan.

Jika dunia nyata bisa begitu jahat, dunia maya membuat semuanya lebih cepat dan lebih brutal. Misalnya, di dunia hiburan, banyak selebritas yang hanya karena satu tweet atau pernyataan yang salah, bisa kehilangan kontrak kerja dan reputasi mereka. Hal ini semakin memperburuk ketakutan di masyarakat untuk berbicara secara bebas. Data dari YouGov yang dirilis pada 2023 menunjukkan bahwa hampir 60% orang muda di Indonesia merasa cemas berbicara terbuka di media sosial karena takut dihukum oleh cancel culture.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Cancel culture sering kali muncul sebagai reaksi terhadap perubahan sosial yang sangat cepat. Ketika nilai-nilai lama mulai tergeser, sebagian orang merasa terancam. Cancel culture bisa jadi menjadi senjata untuk mempertahankan tatanan sosial yang ada, terutama ketika perubahan sosial dianggap mengancam kenyamanan mereka. Namun, apakah ini cara yang sehat untuk beradaptasi? Kita jadi bertanya, apakah perubahan itu menakutkan, ataukah kita hanya terlalu takut untuk melihat ke depan dan menerima sesuatu yang lebih inklusif dan progresif?

Terlalu sering kita melihat bahwa orang-orang lebih memilih mempertahankan status quo karena ketakutan akan perubahan. Jika kita selalu menolak untuk menerima perubahan yang lebih baik, apakah kita benar-benar bisa maju sebagai masyarakat? Sedangkan perubahan sosial dan teknologi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap negara, dan menolak untuk beradaptasi hanya akan memperburuk ketegangan sosial yang ada.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Lantas, apakah cancel culture adalah cara yang tepat untuk menangani masalah sosial kita? Jika kita terus menghukum tanpa memberi kesempatan untuk belajar, kita hanya akan membangun tembok ketakutan yang semakin tinggi, membuat kita semua merasa terperangkap di dalamnya. Sebaliknya, jika kita memilih untuk memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki diri, kita membangun masyarakat yang lebih terbuka dan inklusif. Kehidupan sosial kita bukan hanya tentang menemukan kesalahan orang lain, tetapi tentang memberikan ruang untuk belajar dan berkembang.

Bersama-sama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih inklusif, di mana kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, bukan penghukuman yang tanpa ampun. Dengan memberikan kesempatan untuk berubah, kita sebenarnya memberi ruang untuk masyarakat tumbuh menjadi lebih bijaksana dan berpikir kritis.

Cancel culture mungkin pada awalnya bertujuan untuk menuntut keadilan, tetapi dalam praktiknya, ini telah berkembang menjadi fenomena yang memperburuk ketegangan sosial. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, kita perlu mencari jalan tengah: memberikan kesempatan bagi orang untuk belajar dari kesalahan mereka, bukan menghukum mereka tanpa memberikan ruang untuk perbaikan. Jangan hanya menjadi hakim yang menghukum, tapi jadilah juri yang adil dan memberi kesempatan untuk perubahan.

Penulis : Opini

Editor : Nofal Wiska

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Penanganan Karhutla Indonesia Berbasis Teknologi
Pendidikan Gratis, Jalan Menuju Indonesia yang Cerdas, Adil dan Makmur
IKHLAS itu MUDAH
Menata Ulang Lanskap Kebijakan Kesejahteraan: Dari Ilusi Desil Menuju Taksonomi Pendapatan Berbasis Keadilan Konstitusional
Sekolah Berbasis Potensi, Minat dan Bakat Anak
Munajat Cinta di Sepenggal Tanah Surga
Muktamar NU ke-35, Menentukan Arah Khidmah NU dan Masa Depan Umat
Di Tanah Kelahiran, Harapan Kami Menggantung di Ujung Pena Regulasi
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 11:11 WIB

Penanganan Karhutla Indonesia Berbasis Teknologi

Selasa, 29 September 2026 - 10:10 WIB

Pendidikan Gratis, Jalan Menuju Indonesia yang Cerdas, Adil dan Makmur

Minggu, 13 September 2026 - 05:44 WIB

IKHLAS itu MUDAH

Rabu, 2 September 2026 - 13:57 WIB

Menata Ulang Lanskap Kebijakan Kesejahteraan: Dari Ilusi Desil Menuju Taksonomi Pendapatan Berbasis Keadilan Konstitusional

Senin, 31 Agustus 2026 - 15:36 WIB

Sekolah Berbasis Potensi, Minat dan Bakat Anak

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB