Pesisir Selatan, Prokabar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, menelisik bantuan lumbung pangan yang mengendap di Nagari Talaok, Kecamatan Bayang.
“Kami, dari Komisi II akan menelisik persoalan yang ada di Nagari Talaok guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Wakil ketua Komisi II, Aljufri, di kantor walinagari setempat baru-baru ini kepada wartawan.
Saat peninjaun itu, bersama ketua Komisi II DPRD setempat, Alkisman, wakil ketua komisi II, Aljupri, dan anggota Mahmud Yusrizal, Rinaldi, dan Abdul Muis, serta dihadiri kepala Dinas Pangan Pessel, Alfis Basyir, PJ walinagari setempat, Syafrianto.
Melihat persoalan di nagari itu, lanjut mantan Waka Polres Pessel, meminta agar untuk menyamakan persepsi. Sebab, bantuan ketersediaan lumbung pangan yang dikelola oleh kelompok Setampang Baniah yang diketuai oleh mantan Wali Nagari, Syamsurizal.
“Kami menduga belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta pelaksanaanya pun tidak maksimal,” ujarnya.
Apa lagi, menurutnya status lahan tidak memiliki kekuatan hukum. Ditambah dengan anggota kelompoknya, 80 persen dari pihak keluarga. Melihat hal itu, Ia menginstruksikan untuk meninjau kembali.
“Seharusnya, tanah ini harus dihibahkan dan diserahkan ke pemerintah daerah,” ujarnya lagi.
Ia menegaskan, kepada pihak yang terkait agar dapat mempertanggungjawabkan bantuan ketersediaan lumbung pangan yang telah diberikan oleh pemerintah.
Disamping itu, pihaknya meminta kepada Bamus untuk memberikan referensi kepada pemerintah daerah setempat.
“Kami berharap kepada masyarakat untuk memberikan laporan atas pertanggungjawaban dari Nagari ini,” harapnya.
Sementara, Ketua Komisi II, Alkisman, terkait persoalan itu menyarankan terlebih dahulu jelaskan status tanah pembangunan gudang lumbung pangan apakah di hibahkan kepada Pemda atau Nagari.
Kemudian, lanjut politisi PBB itu mengatakan, dana yang telah dicairkan oleh ketua kelompok agar dikembalikan ke rekening kelompok.
Selanjutnya, struktur organisasi kelompok agar dilakukan perombakan melalui musyawarah dengan masyarakat dan angota kelompok.
Terakhir, lakukan pertemuan dengan mantan walinagari, Syamsurizal dengan Bamus serta dari kecamatan untuk mencarikan solusi terbaik.
“Jika poin satu sampai tiga tidak dilaksanakan, maka aktivitas kelompok ini di non aktifkan atau diputihkan,” tegasnya.
Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Pangan Pessel, Alfis Basyir menyampaikan, bahwasanya penyerahan tanah itu, 12 Juli 2010, dan pada 18 September 2011, terbentuk lah kelompok dengan nama kelompok ‘Setampang Baniah’ yang diketahui Syamsurizal mantan walinagari nagari talaok periode 2014-2019.
Di tahun 2012, lanjut Alfis Basyir, proses pembangunan berjalan mendapat bantuan dengan total Rp40 juta.
Pada tahun 2014 terjadi kegagalan dan tahun 2016 terjadi macet Lumbung pangan yang tidak mau merekomendasikan laporan sehingga terapung apung Lumbung tersebut.
“Kemudian awal tahun 2017, dana cair Rp 20 juta yang masuk ke rekening pribadi tanpa RUK dan rekomendasi dari dinas daerah setempat. Namun, setelah ditijau dana itu tidak dijalankan oleh pemerintah Nagari,” ujar Alfis.
Dirinya pun, menyarankan agar lumbung pangan tersebut dapat berjalan dengan baik, status tanah itu harus jelas agar bisa di serahkan ke Pemerintah daerah, tutupnya.(min)
