Tanah Datar Prokabar — Ada suasana yang menarik perhatian pengunjung sidang pengambilan sumpah pimpinan DPRD Tanah Datar, senin (21/10). Dimana, jelang ditutupnya sidang pengucapan sumpah dan janji oleh ketua DPRD yang baru saja dilantik, Rony Mulyadi dt. Bungsu, ‘hujan’ interupsi berdatangan dari beberapa anggota dewan, dimana mereka hendak mempertanyakan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) yang tak kunjung cair dan belum ditanda tangani oleh Bupati irdinansyah.
Seperti yang diungkapkan salah seorang anggota dewan, dimana BKBK bukan sesuatu yang gelap melainkan halal karena diatur oleh undang undang dan memiliki regulasi yang jelas. BKBK tersebut dilimpahkan kepada dewan sebagai bentuk penyampaian dari sebuah kegiatan yang melalui proses reses yang dilindungi peraturan dan perundang undangan.
“Pertanyaannya, sudah dua bulan dan semua kegiatan yang ada di pemerintah daerah berjalan dengan baik. Tapi satu hal dipemikiran kami, kenapa BKBK ini yang ada domainnya di DPRD menjadi masalah yang dipertanyakan dan lekat kepada kenagarian. Kita tidak mau lagi mendengar katanya katanya, katanya ketua ini kepala ini,” ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan anggota dewan lainnya dimana menyayangkan jawaban pimpinan terkait persoalan tersebut yang persis sama dengan jawaban sebelumnya.
“Jawaban saudara pimpinan juga kami pertanyakan kepada kepala dinas terkait, persis itu jawabnya. Namun belum ada perkembangan dengan pertanyaan yang sama yang dipertanyakan 15 hari yang lalu,” katanya.
Menanggapi interupsi anggota dewan tersebut, Bupati Irdinansyah Tarmizi mengatakan pemerintah daerah dan DPRD adalah mitra. Bupati juga mengaku tidak elok membicarakan hal tersebut dalam forum pengambilan sumpah dan janji pimpinan dewan.
“Jika saya bicara panjang lebar dalam forum ini tidak elok sekali. Oleh karena itu, saya akan sampaikan kepada pimpinan apa masalah yang sebenarnya. Lalu pimpinan silahkan kepada fraksi anggota dewan,” ujarnya.
Meski telah dijawab oleh bupati, namun anggota dewan lainnya kembali menimpali jawaban tersebut dengan tanggapan jika terkait dana BKBK ada permasalahan. Ia juga mengatakan pemerintah daerah untuk tidak melempar masalah dan memberikan tenggang waktu 3 hari untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Entah disana entah disini, entah di surga, entah di neraka. Kami berharap, jangan saling melempar. Sudah ada ditanya ke walinagari, semua walinagari disini ada. Kami tanya tidak ada (masalah), disana menjawab ada. Kaki beri waktu 3 hari untuk kepala daerah menunjuk siapa. Karena apa, bapak bupati akan izin selama 15 atau 20 hari. Jika menunggu beliau lagi, kondisi di akhir tahun sangat rawan hujan. Padahal program BKBK itu banyak yang fisik (pembangunan),” ujarnya.
Menanghapi hal tersebut, bupati kembali mengatakan jika telah mempersiapkan (tanpa menyebutkan apa yang ia persiapkan) dan akan segera menandatangani pada senin sorenya.
“Nanti sore saya tanda tangani, dan besok pagi sudah bisa dibagikan,” tutup Bupati. (eym)
















