PesisirSelatan, Prokabar – Ketua Koalisi Masyarakat Pesisir Selatan (Komas), Bambang Marah Sampono menilai demo di Kajati Sumbar menuntut desakan eksekusi terhadap Bupati Rusma Yul Anwar sarat kepentingan kelompok dan pribadi.
Menurutnya, semua pihak di negara ini harus dapat memahami arti demokrasi. Jangan merusak kepentingan orang banyak demi kebutuhan kelompok dan golongan segelintir orang. Masyarakat sudah cerdas, bahkan sudah mengantongi nama-nama orang di balik semua itu.
“Masyarakat saja bisa berdemokrasi dengan baik, masa iya elit tidak bisa. Harusnya, mereka yang berkepentingan bisa lebih menghargai keputusan politik masyarakat Pesisir Selatan,” ungkapnya pada Prokabar.com di Painan, Jumat (8/10)
Seperti diketahui, sekitar 10-15 orang pada Kamis, 7 Oktober 2021 melakukan orasi di Kantor Kajati Sumbar di Padang. Mereka mendesak pihak Kejaksaan agar segera melakukan eksekusi terhadap Bupati Rusma Yul Anwar.
Mereka mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Pesisir Selatan. Padahal, lanjut Bambang, masyarakat sudah tau siapa mereka. Dari sisi jumlah, juga tidak merepresentasikan sebagai perwakilan masyarakat banyak. Hanya 10 orang saja.
Bahkan, beberapa waktu lalu kelompok tersebut nyaris membuat onar di Pesisir Selatan. Ketika melakukan orasi, salah seorang dari anggota yang diboncenginya kedapatan membawa sebilah pisau dan langsung diamankan pihak Kepolisian.
Karena itu, kata Bambang, dirinya meminta pada para siapa saja elit yang terlibat di sana, jangan rusak rencana pembangunan di Pesisir Selatan. Jangan sampai urusan pribadi merusak kepentingan masyarakat Pesisir Selatan secara umum. Semua orang sudah tau, siapa yang bersyahwat atas kekuasaan itu.
“Saya khawatir, jika terus mereka paksakan, bakal terjadi konflik horizontal di Negeri Sejuta Pesona ini,” tegas Bambang.
Di lain sisi, ulasnya, masyarakat Pesisir Selatan mengapresiasi kebijaksanaan Kejaksaan Negeri (Kejari) yang menunda pelaksanaan eksekusi. Alasan stabilitas keamanan sejatinya memang harus jadi pertimbangan utama.
Kejaksaan berarti telah memberikan kesempatan pada masyarakat Pesisir Selatan menuntut Rusma Yul Anwar melaksanakan janji-janji kampanyenya. Jika hukum tetap dipaksakan, pelaksanaan pembangunan tentu akan terabaikan.
Guna menggelar Pilkada, masyarakat Pesisir Selatan melalui APBD telah menghabiskan uang puluhan miliar. Di lain sisi, jelas, Pilkada adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan.
Tidak mungkin keputusan politik rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi ini dianulir begitu saja hanya karena desakan kelompok kecil dan individu.
Sementara, dalam konstitusi negara jelas disebutkan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 NKRI, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kehadiran hukum sejatinya untuk menjaga kedaulatan rakyat. Tujuannya semata-mata untuk kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
“Masyarakat Pesisir Selatan tentu tidak ingin tumpah darah mereka di kacau kepentingan pragmatis. Mereka punya kedaulatan di tanah kelahiran mereka. Mereka punya harapan besar untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, harapan itu telah tertumpangan pada suksesi kepemimpinan di Pilkada 2020,” terang Bambang.
Jika proses hukum terus diboncengi kepentingan politik kelompok dan pribadi, dirinya khawatir akan terjadi gelombang perlawanan yang sangat besar. Konflik horizontal tentu tak akan terelakan. Stabilitas keamanan akan kacau.
Peristiwa Petisi, aksi penolakan 8 Juli 2021 dan Pilkada 2005 kiranya cukup sebagai contoh. Untuk itu, ulas Bambang, selain aspek hukum, ada baiknya semua pihak turut mempertimbangkan aspek sosial. Semua pihak hendaknya menahan diri.
“Kepentingan orang banyak dan daerah hendaknya menjadi tujuan utama. Jangan sampai peristiwa-peristiwa kelam masa lalu kembali terjadi,” tuturnya.
Pada Pilkada 2020 Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar tercatat sebagai pemenang, dengan meraup suara 128 ribu lebih atau sebesar 58 persen dari total suara sah. Ia mengalahkan 2 kandidat lainnya, yakni Hemdrajoni (petahana) dan Dedi Rahmanto Putera.
Dari 15 kecamatan yang ada, Rusma Yul Anwar menang telak di 14 Kecamatan. Harapan masyarakat tertumpang padanya untuk membawa perubahan baru di Pesisir Selatan. Masyarakat sudah jenuh dengan berbagai hiruk pikuk dan segala bentuk kemunduran.
“Kami rasa, kita semua patut menghargai harapan masyarakat itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,” ujar Bambang.
Lebih dari itu, persoalan yang kini mendera Rusma Yul Anwar sangat kental dengan nuansa politik. Dari 4 orang yang dilaporkan Bupati Hendrajoni ketika itu, hanya Rusma saja yang sampai ke pengadilan. Yang 3 orang lainnya tidak.
“Ya, betapa tidak. Sebab, hanya Rusma Yul Anwar yang ketika itu sebagai wakil bupati yang akan maju sebagai kompetitor petahana di Pilkada 2020. Lainnya tidak,” tutup Bambang. (min)
