Pesisir Selatan, Prokabar – Tokoh masyarakat Pesisir Selatan (Pessel), Jhon Kanedi menilai, sekelompok masyarakat yang demo ke kantor Kejati Sumbar pada Kamis (8/10), kemarin, mendesak kasus hukum Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, untuk dieksekusi, kuat dugaan dibayar oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik.
Jhon Kanedi, melihat perbedaan suatu aksi atau unjuk rasa bila ditinjau dari sifat dan tujuan demo kemaren ada kepentingan politik kelompok. Apalagi, mereka datang ke Kejati kemaren hanya 10 orang tidak ada antusias masyarakat dan yang datang itu bukan masyarakat yang berdomisili di Pessel.
“Saya kemaren melihat dari jumlahnya, hanya 10 orang saja yang datang di situ, dan masyarakat yang datang itu bukan masyarakat yang berdomisili di Pessel, artinya mereka diduga dibayar sekelompok orang-orang yang memiliki kepentingan politik, kalaupun dilihat dari gerak geriknya mereka tidak paham persolan,” ujarnya pada Prokabar.com Jumat (8/10).
Jhon Kanedi menjelaskan, pendemo yang dimaksud ialah apabila demo itu dalam skala kecil yakni berkisar puluhan orang, bisa ditebak itu pesanan atau bayaran dari orang-orang yang memiliki kepentingan politik.” Jumlah orangnya kemaren hanya 10 orang dan dilihat tidak ada antusiasnya, karena sebagian mereka tidak paham persoalan dan hanya ikut-ikutan,” ulasnya.
Ia menambahkan, bisanya kalau orang demo atau menuntut konflik politik atau konflik hukum dengan jumlah orang yang banyak, ini hanya 10 orang dan orasinya kemaren juga tidak berkualitas yang lain hanya ikut-ikutan.
“Kalau saya lihat kemaren tuntutan mereka tidak menguasai konteks persoalan dan banyak yang menoton pasti kecenderungannya mereka hanya ikut-ikutan karena tidak paham substansi tuntutan dan diduga mereka dibayar oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, perbedaannya sangat jelas. Mereka yang datang ke Kejati kemaren bukan murni mementingkan daerah, tapi lebih mementingkan kepentingan pribadi, mereka tidak murni gerakan idealis.
Jika gerakan itu idealis, maka tidak bisa diukur dengan uang, gerakan mereka di Kejati kemaren itu bisa diukur karena jumlahnya sedikit dan konteks ditanya juga tidak dikuasainya.
Demokrasi memang membolehkan adanya perbedaan ide, cara pandang dan sikap, termasuk pro dan kontra. Namun para pendemo yang menuntut Kejati kemaren diduga bayaran.
Menurutnya, penegak hukum itu penuh tantangan karena dituntut adil, tidak mudah tergoda, dan tegas dalam menentukan keputusan. Penegak hukum sangat paham soal kasus mana yang dipolitis dan mana yang lebih merusak. Penegak hukum juga lebih melihat azaz manfaat kestabilan daerah, tutupnya. (min)
