Oleh : Fathiyah Ikhsani Siregar
Mahasiswa UIN Imam Bonjol
Ganti presiden ibarat kita ganti driver ojol yang katanya lebih cepat dan ramah. Tapi baru jalan sebentar, kita sadar helmnya bau, rutenya muter-muter, dan bensinnya ternyata kita yang bayar. Salah satu program unggulan yang mencuri perhatian adalah program makan gratis dari Presiden Prabowo. Dalam narasi kampanye, makan gratis ini bukan sekedar kenyang, tapi menjadi jembatan emas menuju generasi yang lebih cerdas, sehat, dan siap bersaing.
Namun, angan itu tampaknya harus bertabrakan dengan realita. Alih-alih menjadi solusi, pelaksanaan program makan gratis ini justru menimbulkan pertanyaan besar, dari mana sebenarnya dana sebesar itu diambil? Dan lebih penting lagi, apakah benar ini solusi cerdas, atau justru jadi ancaman tersembunyi bagi dunia pendidikan kita?
Program yang katanya gratis ini ternyata tidak gratis. Kementrian keuangan memutuskan, program ini diprediksi memakan biaya sebesar Rp450 triliun per tahun. Buat nutupin, pemerintah motong anggaran Rp306,7 triliun. Distribusinya belum merata, kualitas makanan jauh dari harapan, dan fakta yang paling mencengangkan adalah makan gratis yang diklaim sebagai solusi cerdas, diam-diam membuat dunia pendidikan kita mulai menjerit. Di tahun 2025, anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kena pangkas nih dipotong sebesar Rp8,03 triliun, alias hampir 24% dari anggaran awalnya. Ini semua berawal dari terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang isinya tentang pentingnya berhemat dalam penggunaan anggaran negara dan daerah di tahun 2025. Lumayan banget ya, potongannya!
Bukan karena lapar, tapi karena anggarannya dikerat demi satu ilusi, kenyang yang menyisakan kerugian. Anggaran makan gratis ini justru menyedot dana dari sektor pendidikan. Beasiswa dipangkas, fasilitas kampus makin mengenaskan, kesejahteraan dosen? Digeser ke urutan belakang. Semua demi satu hal yang katanya bikin kenyang, tapi justru menyisakan kerugian. Ini bukan sekedar program makan siang, ini adalah ilustrasi bagaimana prioritas kita mulai bergeser ke arah yang salah.
Ternyata bukan cuma soal anggaran pendidikan yang dipangkas habis-habisan. Lebih dari itu, ada bahaya yang jauh lebih mengintai perlahan tapi pasti, program ini bisa melahirkan budaya baru, yaitu budaya minta-minta. Budaya nyaman menerima tanpa usaha. Dan ini bahaya banget. Bayangin aja, kalau dari kecil kita dibiasakan untuk menerima segalanya tanpa tahu proses di baliknya, apa jadinya nanti saat kita harus berdiri di kaki sendiri? Bukannya mandiri, malah tergantung. Bukan belajar bertahan hidup, tapi malah menunggu dikasih makan. Padahal, kalau pemerintah benar-benar peduli soal nutrisi rakyat, ada cara yang jauh lebih baik, bangun kesejahteraan dari akarnya. Mulai dari pendidikan yang layak, bukan dikorbankan. Karena dari pendidikan yang baik, lahirlah generasi yang punya kesempatan untuk kerja layak, dan dari situ, kehidupan yang sejahtera pun tercipta.
Di titik masyarakat sudah sejahtera secara ekonomi dan mental, maka masyarakat tidak butuh disuapi. Mereka bisa memilih sendiri makanan yang sehat, sesuai selera, sesuai kebutuhan. Mereka bisa berdiri tegak, bukan duduk menunggu belas kasihan. Jadi, alih-alih menyuapi rakyat dengan makanan instan yang katanya “gratis” tapi dibayar mahal dengan masa depan, kenapa nggak kasih mereka alat pancingnya? Biar mereka bisa cari ikan sendiri, dan bahkan kasih makan orang lain. Kesejahteraan sejati itu bukan tentang piring yang penuh, tapi tentang tangan yang kuat untuk mengisi piring itu sendiri.
Lalu, kita sebagai mahasiswa, mau sampai kapan hanya jadi penonton? Apakah cukup dengan turun ke jalan lalu berharap didengar? Atau justru sudah mulai pasrah dan terbiasa dengan kekacauan negeri ini?
Padahal, sebagai mahasiswa, kita bukan sembarang pelajar. Kita terbiasa berpikir kritis, terbiasa memecahkan masalah. Dan saat kampus kita mulai terseok-seok, bukan saatnya hanya mengeluh. Saatnya kita bangkit dan berpikir ke depan. Salah satu langkah nyata adalah membangun UMK ( Usaha Milik Kampus).
Bayangkan jika kampus punya usaha sendiri seperti IB Bakery, SeIBa Mart, IB Laundry, dan lainnya. Bukan cuma jadi sumber pemasukan mandiri, tapi juga jadi ladang pengalaman nyata bagi mahasiswa yang punya semangat wirausaha. Kampus bisa mandiri, tidak bergantung total pada dana pemerintah. Dan lebih dari itu mahasiswa dilibatkan langsung dalam pembangunan kampus, sehingga terciptalah kata “dari kita untuk kita”.
UMK (Usaha Milik Kampus) itu bukan sekadar proyek cari duit. Bukan cuma soal nambahnambah kas kampus. Lebih dari itu, UMK adalah simbol perlawanan. Simbol bahwa kampus nggak perlu tunduk pada sistem yang tega mengorbankan pendidikan demi program “gratis” yang ujung-ujungnya justru mahal luar biasa. Kita tahu, di balik janji-janji manis soal makan gratis, ada realita pahit, anggaran pendidikan dikikis, beasiswa dipangkas, fasilitas dicekik, dan kesejahteraan dosen dikesampingkan. Tapi kita nggak diem. Kita nggak cuma bisa marah. Kita bergerak.
UMK adalah bukti bahwa mahasiswa bukan hanya pengkritik, tapi juga pencipta solusi. Kita nggak nyaman hidup dari belas kasihan. Kita nyaman berdiri di atas kaki sendiri. Kita nggak mau sekedar jadi penonton perubahan, kita mau jadi aktor utamanya. Ini bukan soal bisnis. Ini soal tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap nasib kampus. Tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa kita adalah generasi yang bisa diandalkan. Karena di tengah badai kebijakan yang makin absurd, kita memilih satu hal yang pasti, bergerak dan berdikari.
Penulis : Opini
Editor : Nofal Wiska
