Pasaman, Prokabar — Pandemi corona agaknya membuat kening kening kepala pemerintah daerah berkerinyut. Tidak satu dua preogram yang digadang-gadangkan bakal terealisasi menjadi tersendat. Akibat dari anggaran yang dipotong untuk penanganan penyebaran virus corona.
Di Pasaman contohnya. Proses pembangunan paling terasa dampaknya ialah pembangunan kantor DPRD Pasaman. Gedung lama yang sudah dirobohkan pada bulan Februari lalu dan direncanakan bakal dibangun dengan anggaran sekitar Rp20 miliar tidak terealisasi. Akibatnya, sekretariat kini berkantor sementara di GOR Tuanku Rao Lubuk Sikaping.
“Iya, proses pembangunan kantor jadi terhalang. Lantaran anggarannya terpakai sekitar Rp10 miliar untuk penanganan corona,” kata anggota DPRD Pasaman, Yulisman dari fraksi PAN, Jumat (19/6).
Tidak saja itu, akhir bulan Mei kemarin polemik juga terjadi pada jaminan kesehatan (BPJS) masyarakat Pasaman yang biayanya ditanggung dari APBD daerah setempat. Sekitar 80 ribu tidak lagi disubsidi oleh pemerintah daerah Pasaman.
“Maka dari itu kita meminta pada Bupati Pasaman, Yusuf Lubis agar menganggarkan kembali. Dan kita juga meminta agar pembangunan gedung DPRD Pasaman dengan anggaran Rp10 Miliar dialihkan untuk mensubsidi masyarakat dalam hal jaminan BPJS Kesehatan,” tegas Yulisman.
Hal ini diutarakan dalam rapat banggar dengan TAPD Pemkab Pasaman yang digelar di Gedung Syamsiar Thaib Lubuk Sikaping, Jumat, (19/6). “Tadi juga telah disepakati bahwa pembangunan gedung DPRD Pasaman ditunda dan dialihkan untuk BPJS Kesehatan Pasaman. Rencananya, 80 ribu yang sudah non aktif itu diaktifkan kembali,” pungkas Yulisman. (Ola)
















