Pasaman, Prokabar — Dana desa menjadi fokus pengawasan pemerintah saat ini. Biar tepat sasaran dalam realisasi dan pelaporannya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman melaksanakan workshop evaluasi implementasi tata kelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes Versi 2.0.
“Agar lebih transparan dan akuntabel makanya kita gunakan aplikasi ini,” kata Bupati Pasaman Yusuf Lubis.
“Implementasi siskeudes versi 2.0 di seluruh nagari di Kabupaten Pasaman, diharapkan membuat tata kelola keuangan nagari menjadi lebih mudah. Sistem ini dapat membantu perangkat nagari menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan nagari”, lanjut narasumber workshop sekaligus anggota DPR RI Komisi XI Refrizal didampingi Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP Pusat Iskandar Novianto, Monicha Dwijayani lemeriksa dari BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Penyidik Reskrimsus Tipikor Polda Sumbar AKP Burahim Boer.
Dipastikan, jika ada wali nagari atau perangkat desa yang nekat mencurangi sistem realisasi yang transparan hingga menimbulkan kerugian keuangan Negara, bakal ditindak tegas. (Ola)
















