Tarusan, Prokabar – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait tahapan kampanye pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
Hadir dalam Rakor tersebut, Ketua Panwascam Koto XI Tarusan, Manda Putra, Devisi HP2H, Rici Diana, jajaran sekretariat Panwascam Tarusan, Camat Koto XI Tarusan, Lani, Kapolsek Tarusan, IPTU Donny, Koramil, PPK Tarusan, MUI Tarusan, Ketua PC GP Ansor Pessel, Yafris Oktovendra, LSM dan Media.
Ketua Panwascam Koto XI Tarusan, Putra Manda, mengatakan, kegiatan rakor sebagai tahapan dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 2024, untuk menciptakan pemilu damai, aman dan tentram. Namun memang perlu adanya edukasi dan sosialisasi agar semua itu bisa terwujud.
“Pada intinya kami Panwascam, dalam melakukan pengawasan adalah tentang objek yang diawasi. Seperti konten berita hoak, ujaran kebencian, mempermasalahkan, serta adu domba. Ada juga kampanye diluar jadwal, dan orang orang yang dilarang kampanye,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada kesempatan Rakor ini fungsi dan tugas sebagai pengawas Pemilu, terutama menjaga dan mengawasi netralisasi ASN, dan perangkat Nagari.
“Ada beberapa peraturan yang diberlakukan pada saat kampanye, perlu kiranya diinformasikan agar ASN, dan perangkat Nagari tidak terlibat dalam kegiatan kampanye atau politik praktis,” ujarnya lagi.
“Selain itu, juga terkait masalah penanganan pelanggaran. Kalaupun ada temuan, atau laporan, nanti yang menanganinya adalah Bawaslu Kabupaten, kami hanya mengumpulkan informasi informasi, agar terpenuhinya syarat formil dan materil,” ungkapnya.
Selajutnya, Manda menyampaikan, dalam pengawasan kampanye, pihaknya juga menyampaikan siapa saja yang boleh kampanye, karena memang saat ini sudah mulai tahapan kampanye dengan pemasangan APK.
“Tentu yang diperbolehkan kampanye adalah tim kampanye yang terdaftar dan di SK kan, kedua pelaksana kampanye, ketiga pengurus partai, dan keempat orang seorang yang bukan ASN, TNI atau Polri,” jelasnya.
“Rakor yang kami lakukan sebagai bentuk edukasi, agar dilapangan nanti tidak terjadinya hal hal yang tidak diharapkan yang bisa merugikan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Devisi HP2H, Rici Diana menyampaikan, selain mengawasi tahapan kampanye pihaknya juga melakukan pengaswan tentang Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), pengawasan Daftar Pemilihan Khusus (DPK).
Selajutnya, pengawasan jumlah TMS/meninggal dunia, sosialiasi pengawas partisipatif kepada pelajar khususnya siswa SMA dan SMK, himbuan kepada ASN di sekolah-sekolah, silaturahmi kepada Caleg agara tidak melanggar tahapan kampanye di luar jadwal.
Dan tidak luput memberikan himbauan kepada partai politik, himbuan netralitas kepada wali Nagari dan perangkat Nagari dan lebih pentingnya himbuan larangan kampaye di tempat ibadah.
“Seluruh pihak terkait sudah kami sosialisasikan bahakan sudah kami layangkan surat himbauan larangan kampaye,” ujarnya.
Kapolsek IPTU Donny mengatakan, pihaknya meminta kepada seluruh ASN dan perangkat Nagari untuk netralitas dalam tahapan kampaye ini. Jika ASN dan perangkat Nagari tidak lagi netral maka sanksinya pidana.
“Kami berharap kepada ASN dan perangkat Nagari untuk menjaga netralitas dalam pemilu ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Camat Koto XI Tarusan, Lani meminta kepada Panwascam agar terus untuk meningkatkan tahapan pengawasan tahapan kampanye agar tidak ada ASN dan perangkat Nagari yang melanggar aturan.
“Tentu kami meminta pencegahan dan pendidikan politik yang netralitas kepada pihak-pihak yang dilarang terlibat langsung dalam pemilu ini,” pintanya. (min)
