Cegah Potensi Korupsi, Pemko Padang Komitmen Tingkatkan Penertiban Aset

Penulis -

Rabu, 12 Juni 2024 - 12:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Pemerintah Kota Padang berkomitmen meningkatkan dan mengoptimalkan penertiban aset barang milik daerah guna mencegah potensi korupsi. Hal ini dituturkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang Yosefriawan usai Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rabu, (12/6/2024) di Auditorium Gubernuran.

Langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang milik Negara sebutnya, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harus diseragamkan.

Sehingga pengurus barang secara menyeluruh dapat menyajikan data informasi aset yang dipakai, sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik Negara.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Dalam rapat itu, Sekda Provinsi Sumbar Hansastri mengatakan aset perlu ditertibkan untuk meminimalisir dan mencegah potensi korupsi.

“Kalau aset tidak dikelola dengan baik, bisa hilang satu per satu. Pemerintah daerah harus membenahi dan temuan mulai berkurang,” ujar Hansastri.

Jika aset tidak ditertibkan dengan baik, pemerintah kabupaten/kota tidak akan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Termasuk tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, harus segera dioptimalkan penertibannya.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

“Dalam rapat ini kita undang KPK dan Kanwil ATR/BPN dan pemerintah kabupaten/kota untuk kolaborasi mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah-tanah milik daerah,” tuturnya.

Koordinator Wilayah Sumbar Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Kedeputian bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Muhammad Jhanattan mengatakan setiap daerah di Sumbar telah diberikan target capaian sertifikasi BMD pada 2024.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

“Namun kita lihat dari laporan yang masuk, progresnya sangat lambat, bahkan ada beberapa daerah yang capaiannya masih nol. Karena itu kita gelar rapat koordinasi guna melihat kendala di daerah,” katanya.

Ia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Sumbar di Padang yang juga dihadiri oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, Sekretaris Daerah serta pejabat terkait di provinsi dan kabupaten/kota se-Sumbar.

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas
Dibalut Tradisi Makan Bajamba, Malam Resepsi HUT ke-81 Sumbar Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
KAI dan Polda Sumbar Perkuat Kolaborasi Hadapi Potensi Ancaman Terorisme di Moda Transportasi Kereta Api
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:13 WIB

HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB