Lubuk Basung, Prokabar — Berdasarkan pengalaman beberapa kali pemilihan umum di Kabupaten Agam, terdapat banyak register pemohon sengketa pemilu. Hal ini menandakan adanya tiga indikasi, pertama lemahnya pemahaman aturan, kedua banyaknya orang memahami aturan namun digunakan untuk kecurangan. Dan ketiga mulai tingginya kesadaran masyarakat terhadap partisipasi kualitas pemilu.
Hal disampaikan Okta Muhlia, Komisioner Bawaslu Agam (Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga) saat memberikan sosialisasi kepada Mahasiswa di Kantor Bawaslu Agam, Lubuk Basung, Minggu (22/11). Selain itu menurutnya terdapat beberapa kecamatan rawan Money Politik sesuai register permohonan sengketa pemilu tersebut.
Seperti di Tilatang Kamang, Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Matur dan Palembayan.
“Kualitas pemilih didapat ketika adanya kepastian hukum, netralitas penyelenggara pemilihan, peran pemerintahan, serta peran aktif masyarakat terhadap pengawasan kecurangan pemilu,” terangnya.
Tugas Bawaslu Cegah, Awasi dan Tindak. Berdasarkan luas wilayah dibanding dengan jumlah petugas, jelas tidal seimbang. Untuk itu, peranan semua pihak terutama mahasiswa, lembaga kemasyarakatan dan kepemudaan.
“Bawaslu juga memiliki tugas melakukan pencegahan, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilih. Melakukan penindakan hukum administrasi, etik, dan pidana pemilu. Mengawasi putusan keputusan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan. Dan mengadili sengketa proses pemilihan,” tuturnya.
“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu. Partisipasi kita dalam pengawasan pemilihan adalah upaya untuk membuat setiap suara punya Makna,” lanjutnya.
Sebelumnya, Bawaslu Agam telah melantik 1380 orang Pengawas TPS atau PTPS. Masa kampanye berakhir 6 Desember 2020 nanti.
Hingga saat ini, Bawaslu Agam telah mengeluarkan empat surat teguran, 14 kali membubarkan kegiatan kampanye diduga melakukan pelanggaran. “Kami juga menangani 7 kasus pelanggaran. 2 kasus pelanggaran etik, satu kasus ASN, 2 kasus administrasi. Dan 2 kasus dugaan pelanggaran pidana tidak memenuhi unsur oleh Gakkumdu,” pungkasnya. (rud)
